Sekda Akui PR Pemprov Jabar Selaraskan Investasi dengan Serapan Tenaga Kerja

Sekda Jabar Herman Suryatman mengakui, salah satu pekerjaan rumah (PR) saat ini adalah menyelaraskan investasi dengan serapan tenaga kerja.

Sekda Akui PR Pemprov Jabar Selaraskan Investasi dengan Serapan Tenaga Kerja
Nilai investasi atau penanaman modal di Jawa Barat pada 2024 mencapai Rp221 triliun, termasuk terbesar di Indonesia. Namun, besarnya investasi di Jabar ini tidak berbanding lurus dengan penurunan tingkat pengangguran di Jabar. (dok)

INILAHKORAN, Bandung - Sekda Jabar Herman Suryatman mengakui, salah satu pekerjaan rumah (PR) saat ini adalah menyelaraskan investasi dengan serapan tenaga kerja.

Nilai investasi atau penanaman modal di Jawa Barat pada 2024 mencapai Rp221 triliun, termasuk terbesar di Indonesia. Namun, besarnya investasi di Jabar ini tidak berbanding lurus dengan penurunan tingkat pengangguran di Jabar. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran terbuka di Jabar mencapai 6,75 persen tertinggi dibandingkan nasional 4,91 persen. 

Selain itu, kesenjangan atau gini ratio di Jabar pada 2024 berada diangka 0,428, lebih tinggi jika dibanding angka nasional di 0,381.

"PR-nya tadi berat peganggurannya salah satu yang tertinggi di Indonesia, indeks gini salah satu yang tertinggi di Indonesia kan malu kita. Ya kan, makanya harus ditebus dengan kerja keras, totalitas ya," ujar Herman, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa 25 Februari 2025.

Herman pun mengakui, jika tingginya investasi di Jabar belum mampu menyerap banyak tenaga kerja. Sebab, penanaman modal yang masuk ke Jabar saat ini masih perusahaan padat teknologi dan padat modal.

"Jadi kalau tidak di backup dengan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh, kan jadi ngeplos. Investasinya jadi eksklusif. Agar investasinya inklusif di 2025 ini, maka salah satunya kita siapkan SDM yang tangguh," ucapnya.

Herman mencontohkan, perusahaan mobil listrik yang akan membuka pabrik di Jabar dan membutuhkan sekitar 17 ribu pegawai. Hanya saja, kata dia, SDM di Jabar belum banyak yang memiliki kualifikasi seperti yang dibutuhkan.

"Contoh BYD ini kan akan segera buka ya. BYD satu pabrik aja butuh 17.000 dan itu kan punya kualifikasi. Contoh kualifikasinya electric vehicle dan sel baterai. Pertanyaannya, memang anak-anak kita lulusan SMA, SMK, sudah dibekali dengan kemampuan kompetensi elektrik vehicle, kan belum?," kata dia.

Pihaknya pun akan meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Pendidikan (Disdik) dan Pemerintah di Kabupaten/Kota untuk bersama-sama menyiapkan SDM yang unggul. 

"Kalau ingin korelasi signifikan antara investasi dengan pengangguran dan indeks gini, maka SDM-nya harus bagus sehingga SDM-nya bisa terserap," tandasnya.


Editor : Doni Ramdhani