Sepakati Renja 2025/2026, Erwan Harap Kolaborasi Bersama Legislatif Membuahkan Hasil Maksimal

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jabar menyepakati rencana kerja (Renja) 2025/2026, dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis 25 September 2025.

Wakil Gubernur Jabar erwan setiawan berharap, seiring dengan disepakatinya Renja 2025/2026 bersama legislatif ini, dapat membuahkan hasil maksimal dalam mengakselerasi pembangunan di Jabar.

"Saya berharap, rencana kerja ini berjalan dengan baik. Sehingga kita bisa bekerja dengan baik pula," harapnya.

Diprediksi Renja Jabar 2025/2026 bakal mengalami perubahan, seiring dengan susutnya dana transfer dari pemerintah pusat senilai Rp2,458 triliun.

Gubernur Dedi Mulyadi menuturkan, pemangkasan diantaranya dana bagi hasil pajak, dari yang sebelumnya Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar. Lalu dana alokasi umum (DAU) juga terkoreksi dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun. 

Sementara itu, dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp276 miliar untuk pembangunan jalan, irigasi, hingga Puskesmas dihapus total.

“Dana untuk bangun jalan, irigasi, bangun puskesmas tahun 2026 tidak ada, tidak ada harapan,” ucapnya.

Tak hanya itu, DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga dipangkas dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun, padahal jumlah siswa SMA/SMK di Jabar terus meningkat. Alhasil, proyeksi APBD Jabar 2026 menyusut dari Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun.

Meski demikian, Dedi menegaskan pengurangan ini tidak boleh memengaruhi belanja publik. “Saya sebagai gubernur pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana prasarana pendidikan, pembangunan sarana layanan kesehatan tidak boleh berkurang. Pembangunan irigasi tidak boleh berkurang,” tuturnya.

Untuk menambal defisit Rp2 triliun lebih, Pemprov Jabar menyiapkan sejumlah langkah. Belanja pegawai dikurangi Rp768 miliar, dengan menunda pengangkatan CPNS baru.

Belanja hibah turun dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun. Dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) akan dialihkan menjadi beasiswa langsung ke siswa. Bantuan keuangan kabupaten/kota dipotong dari Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun. Belanja barang dan jasa ditekan dari Rp7,6 triliun menjadi Rp6,9 triliun, bahkan ditargetkan hanya Rp5 triliun.

“Kenapa bakal nganggur? Karena kan pekerjaannya enggak ada. Jadi nanti banyak PNS, ASN yang tidak ada pekerjaan kalau saya tidak membuat kegiatan pembangunan. Jadi enggak ada artinya,” lanjut Dedi.

Efisiensi paling ketat dilakukan di pos belanja operasional. Dedi meminta listrik dan AC hanya menyala saat jam kerja, penggunaan air dibatasi, serta biaya internet dan telepon dipangkas.

“Listrik di seluruh dinas kantor Provinsi Jabar hanya dinyalakan pada waktu jam kerja dan pada waktu ada pekerjaan. Kalau ASN-nya tidak kerja di ruangan dan tidak ada kerja, matiin. Matikan AC, matikan air kalau tidak perlu-perlu amat,” ucapnya.

Jamuan makan juga dikurangi drastis. Anggaran Rp5 miliar di Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan Setda Jabar hanya boleh digunakan untuk kebutuhan minum. Jika ada acara yang membutuhkan konsumsi, penyajian dilakukan lewat jasa tukang masak, bukan katering. “Enggak ada katering,” tegasnya.

Dedi menegaskan, pemangkasan anggaran pusat tidak akan mengubah keberpihakan Pemprov Jabar terhadap layanan dasar.

“Jalan kudu halus, jembatan kudu halus, sekolah harus bagus, lampu-lampu PJU harus bagus, kita tetap prima. Jangan pernah menyerah,” pungkasnya.***