Setengah Tahun Pasca Ditegur Kemenpan RB, MPP Kabupaten Cirebon Tetap Sepi.

INILAHKORAN, Cirebon - Setengah tahun lebih pasca sidak Kemenpan RB, ternyata kondisi Mal Pelayanan Publik milik Pemkab Cirebon, tetap sepi. Hal itu tidak sebanding saat Kemenpan RB, Abdullah Azwar Anas melakukan sidak. Saat itu, kondisi MPP penuh pengunjung, entah apa sebabnya.

Namun ternyata, pasca sidak hingga saat ini kondisi MPP kembali sepi pengunjung. Salah seorang pengunjung yang sempat ingin mengurus izin PBG, mengaku bingung dengan kondisi tersebut. Loket pendaftaran PBG, malah tidak ada petugasnya sama sekali.

"Saya mau ngurus izin PBG di DPUTR. Tapi betul kata kawan saya, harus langsung ke Bidang PBG di kantor DPUTR. Kalau disini percumah saja, kan tidak ada petugasnya," kata salah seorang pengunjung yang enggan disebutkan namanya, Rabu 18 September 2024.

Masih menurut orang ini, memang sebagian besar yang ingin mengurus perizinan, akhirnya kembali mendatangi dinas-dinas terkait. Padahal harusnya, semua bisa diselesaikan di MPP. Namun seluruh dinas yang berafiliasi dengan pelayanan, sebagian besar tidak menempatkan petugas diloket pendaftaran.

"Kan fungsi MPP ini supaya masyarakat yang mengurus perizinan tidak harus bolak balik kedinas-dinas terkait. Cukup disini, semua harusnya bisa selesai. Tapi buktinya tidak seperti yang diharapkan," ungkapnya.

Namun ketika hal tersebut ditanyakan langsung ke Inspektur pada inspektorat Kabupaten Cirebon, Iyan Ediyana tidak pernah mau merespon. Inspektur yang terkesan irit bicara ini tidak mau membalas pesan maupun telepon WhatsApp yang dikirim.

Sedangkan Sekda Kabupaten Cirebon, Hilmy Rivai mengakui, sepinya MPP karena dinas-dinas terkait belum satu frekwensi. Masalah ini akunya, sudah dalam pengawasan MCP KPK. Harusnya, MPP memang bisa ramai karena semua urusan perizinan dan pelayanan publik difokuskan di MPP.

"Kami sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan dinas terkait yang membuka pelayanan di MPP. Tapi sampai sekarang tetap saja sepi. Mau bagaimana lagi, toh sudah dalam pengawasan MCP KPK,"aku Hilmy.

Seperti pernah diberitakan sebelumnya, entah harus dengan cara apa, MPP di Kabupaten Cirebon, bisa maksimal.  Teguran Menpan RB, Abdullah Azwar Anas yang mengaku kecewa dengan tidak maksimalnya Pelayanan MPP, sudah tidak digubris lagi. Buktinya, kondisi gedung MPP kembali kosong dan hanya diisi oleh beberapa petugas pada beberapa gerai pelayanan.

Sementara, sekitar 38 gerai pelayanan yang didominasi oleh perwakilan SKPD yang ada di Kabupaten Cirebon, setengahnya  tidak diiisi petugas. Alhasil, gedung MPP seperti gedung kosong karena sepi pengunjung. Padahal ,investasi terus berjalan. Harusnya, semua pengurusan pelayanan publik tersentral di gedung ini. ***