Sidak Komisi III DPRD Kota Cirebon: Mengetuk Hati di Gunung Jati

Oleh : Maman Suharman

Suasana di Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati, Rabu 30 September 2026, terasa sedikit berbeda dari biasanya.

Di tengah lalu-lalang keluarga pasien yang cemas dan tenaga medis yang berlari kecil membawa rekam medis, langkah kaki rombongan Komisi III DPRD Kota Cirebon hadir menyapa lini paling depan pelayanan kesehatan rakyat.

Bukan sekadar duduk di ruang rapat yang dingin, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf, bersama rekan-rekannya memilih menyusuri lorong-lorong rumah sakit.

Mereka mendatangi satu per satu sudut krusial: mulai dari riuhnya ruang poliklinik, tegangnya suasana Instalasi Gawat Darurat (IGD), hingga ruang Radiologi.

Di sana, mereka duduk sejajar dan menatap langsung mata para dokter spesialis serta perawat, mendengar keluh kesah yang selama ini tertahan di balik seragam putih.

Ada pemandangan yang mencuri perhatian di sela kunjungan itu. Ketika dialog hangat terjalin di ruang Radiologi antara para wakil rakyat dan tenaga medis, Direktur RSD Gunung Jati, dr. Katibi, M.K.M., tampak memilih langkah sabar menunggu di luar ruangan.

Bagi Yusuf dan rekan-rekan dewan, langkah turun ke bawah ini bukan tanpa alasan. Jeritan kecil dari masyarakat di media sosial dan ruang-ruang publik perihal karut-marut pelayanan kesehatan tak boleh dibiarkan menjadi angin lalu.

"Karena seperti kita ketahui, beberapa waktu terakhir ini di masyarakat, di media, dan sebagainya banyak masalah yang sedang terjadi di Rumah Sakit Gunung Jati," ungkap Yusuf dengan nada prihatin selepas peninjauan.

Dari balik deretan bilik pemeriksaan dan percakapan dari hati ke hati itu, terkuaklah sebuah kenyataan yang mengusik nurani.

Masalah pelik mulai dari ketersediaan obat yang sering kali membuat pasien kebingungan, hingga kondisi alat-alat kesehatan yang memerlukan perawatan serius, ternyata berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Alat-alat yang mestinya menjadi tumpuan nyawa pasien, justru berjalan dengan segala keterbatasan.

"Dampaknya cukup banyak ya, mulai dari ketersediaan obat, kemudian perawatan alat-alat kesehatan yang ternyata memang ini cukup memprihatinkan," tutur Yusuf, menyuarakan keresahan yang dirasakan pasien setiap harinya.

Rumah sakit adalah benteng terakhir harapan orang sakit untuk sembuh. Atas temuan yang menyentuh realitas pahit ini, Komisi III melayangkan seruan mendesak kepada Pemerintah Kota Cirebon.

Para wakil rakyat meminta agar Wali Kota dan jajarannya tidak tinggal diam di balik meja kerja, melainkan membuka mata dan hati melihat kondisi riil yang dihadapi rakyat dan perawat di lapangan.

"Kita minta kepada Pemerintah Kota Cirebon dan Pak Wali, ini menurut saya harus mengetahui kondisi riil di lapangan terkait dengan pelayanan di Rumah Sakit Gunung Jati," tegas Yusuf menutup peninjauan penuh makna hari itu.

Sementara itu  Direktur RSD Gunung Jati, dr. Katibi, M.K.M., merespons positif sidak yang dilakukan Komisi III. Menurutnya, DPRD merupakan representasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kualitas pelayanan rumah sakit.

“Kami memaknai positif. Karena namanya dewan kan sebuah representasi dari masyarakat. Masyarakat kan ekspektasinya, harapannya, pelayanan yang bagus,” kata Katibi.

Katibi menjelaskan, RSD Gunung Jati memiliki mekanisme pengendalian mutu melalui sejumlah indikator pelayanan. Indikator tersebut diterapkan mulai dari tingkat nasional, rumah sakit hingga masing-masing unit pelayanan.

Evaluasi terhadap indikator mutu dilakukan setiap tiga bulan untuk mengetahui capaian pelayanan. Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar bagi rumah sakit untuk melakukan perbaikan.

“Menjadi bahan dasar untuk perbaikan atau mempertahankan yang sudah baik, memperbaiki yang belum baik,” ujarnya.

Katibi menambahkan, RSD Gunung Jati juga berada dalam pembinaan Komisi Akreditasi Rumah Sakit sebagai bagian dari upaya menjaga standar mutu pelayanan.

Meski demikian, ia mengakui menjaga mutu pelayanan merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, akreditasi tidak hanya menjadi ukuran administratif, tetapi harus diterapkan dalam pelayanan sehari-hari.

“Di dalam keseharian, itu menjadi PR kami untuk membudayakan budaya mutu,” pungkasnya. (bsf)