Sikap Kami: Bounty di Gotham City

HILANGNYA rasa aman di ruang publik Kota Bandung pada malam hari membuat banyak warga membatasi mobilitasnya secara mandiri. Julukan indah Paris van Java yang bergeser menjadi analogi kelam Gotham City, adalah tamparan keras untuk para pemangku otoritas khususnya para penegak hukum.

Ketika aksi begal di Bandung sulit terbendung, barulah semua sadar sistem keamanan itu jauh dari mumpuni. Berbagai upaya dan terobosan untuk mengembalikan Bandung kembali ke titik aman dalam waktu instan umumnya juga berujung sebuah keraguan. 

Diantara sejumlah langkah menekan aksi kriminalitas malam di Bandung, muncul pernyataan kepala daerah tentang sebuah sayembara. Intinya, siapapun warga Jabar yang berhasil menggagalkan dan menangkap begal, maka akan mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalan. Ini jelas menarik, menggelitik, memantik kontroversi.

sayembara menangkap penjahat bagi para warga sipil sebenarnya muncul lintas zaman. Namun yang paling ikonik, terjadi di wilayah Barat Amerika (Wild West) pada Abad ke-19 dengan sebutan Bounty (hadiah/imbalan). Para warga sipil yang tergiur pada akhirnya tenar dengan julukan Bounty Hunter (pemburu hadiah).

Ketika itu pemerintah atau perusahaan swasta seperti bank dan insutri kereta api menerbitkan poster buron dengan imbalan uang tunai (Bounty) bagi siapapun yang bisa menangkap penjahat hidup atau mati. Poster itu menjadi sangat ikonik dengan isi tulisan 'Wanted, Dead or Alive'.

Pertanyaannya, relevankah sayembara semacam itu diberlakukan di Kota Bandung era sekarang? Toh, di era Wild West ketika itu permasalahannya bukan karena sistem keamanan melainkan minimnya personel. Lembaga penegak hukum seperti sheriff atau US Marshals sangat kekurangan pasukan untuk mengawasi wilayah geografis yang sangat luas.

Namun sebenarnya, kemunculan sayembara menangkap begal itu bisa dilihat dari banyak sisi. Pertama, fenomena ini tentu memunculkan dilema moral yang sangat pelik. Yang takkan terhindarkan, para warga sipil berpotensi melakukan tindakan anarkis main hakim sendiri ketika terlibat dalam penangkapan pelaku kriminal. 

sayembara begal juga telah mengaburkan batas wewenang antara hak diskresi kepolisian dan tindakan warga sipil yang berisiko menciptakan tatanan sosial rentan terhadap salah tangkap dan konflik horizontal.

Ketiga, tentu ada sisi positif dan solutif yang bisa diolah. sayembara ini sangatlah mungkin membangkitkan solidaritas sosial dan sistem pengamanan swakarsa berbasis komunitas. Bisa menjadi katalisator pembangkit keberanian kolektif masyarakat untuk kembali mengaktifkan pos ronda dan siskamling di titik-titik rawan. 

Secara tidak langsung, warga telah membuat pertahanan keamanan paling tangguh yang bermula di lingkungannya masing-masing.

Mumpung sayembara diumumkan baru-baru ini, maka ada baiknya merevisi istilah ataupun mencari sebuah sistem dalam pergerakan darurat dengan efek negatif seminim mungkin. Misal, mengajak tokoh-tokoh dari warga termasuk karang taruna untuk duduk bersama menciptakan sebuah sistem keamanan wilayah masing-masing. 

Mereka nantinya bdiberi kewenangan mengamankan areanya tanpa harus bergerak memburu penjahat sendiri-sendiri. Solusi ini takkan melahirkan para Bounty hunter seperti di era Wild West tetapi lebih kepada menguatkan keamanan di wilayah dimana warga punya keterikatan emosional di sana.

Patut diingat, sayembara tangkap begal secara tidak langsung menyiratkan adanya kesenjangan antara harapan publik dan realita di lapangan mengenai supremasi hukum.  

Maka baiknya, fenomena ini menjadi bahan evaluasi agar aparat ataupun pemerintah kota lebih proaktif dalam meningkatkan patroli malam, mengoptimalkan teknologi pemantauan, dan merespons cepat laporan darurat masyarakat.***