Sikap Kami: #KaburAjaDulu

JIKA seseorang belum layak jadi pejabat, bagaimanapun juga sulit berharap banyak terhadap dirinya. Harus kita akui, setelah lewat 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kondisi semacam itu tak satu-dua ditemukan.

Kita memahami, tentu banyak pertimbangan yang diambil Prabowo sebelum menunjuk seseorang jadi menteri, wakil menteri, atau pejabat setingkat menteri. Bisa saja afiliasi partai politik, dukungan saat kampanye, dan hal-hal semacam itu yang terkait dengan politik.

Tapi, satu hal yang tak mungkin terlepaskan adalah soal kapasitas, kapabilitas, integritas, dan personalitas. Pada faktor utama yang jadi penentu ini, setelah lebih 100 hari memimpin negeri, terlihatlah betapa beberapa di antara orang pilihan Prabowo itu tidaklah cocok diberikan jabatan.

Tengok saja, setelah 100 menteri, ada menteri, wakil menteri, pejabat setingkat menteri, yang publik pun tak pernah mendengar apa yang dilakukan para pejabat itu. Mereka tenggelam sama sekali. Tak terdengar bahkan sejak saat dilantik.

Menyedihkan? Begitulah faktanya. Tentu tidak semua. Tapi, pejabat-pejabat yang tak terdengar aktivitasnya itu, sungguh mengecewakan.

Sama mengecewakan ketika mereka masih memposisikan dirinya sebagai politisi tok, relawan tok. Tak pernah mau mendengar keinginan sebagian masyarakat. Merasa benar dan jemawa sendiri.

Sungguh menyedihkan, sekaligus mengecewakan, mendengar reaksi seorang wakil menteri, tentang kegelisahan publik melalui media sosial, dengan melambungkan tagar #KaburAjaDulu. “Mau pergi, ya silakan saja. Kalau memang tidak ingin kembali, juga tidak masalah,” katanya.

Persyaratan apa yang dipenuhi sang wakil menteri untuk diberikan jabatan mentereng dengan sikap seperti itu? Buat kita, orang semacam itu tak layak dapat jabatan. Terlalu tinggi untuk dirinya. Takkan mampu dia mengemban. Lagaknya masih seperti soal dukung-mendukung, padahal dia adalah pejabat untuk seluruh masyarakat negeri ini.

Betul, untuk jadi pejabat, sikap kedewasaan dibutuhkan. Kedewasaan tak hanya didapatkan dari jalanan. Dia muncul dari pergulatan yang berkeadaban.

Itu yang ditunjukkan atasan wakil menteri itu. Sang menteri, dengan jiwa lapangnya, malah tak memandang negatif soal kegelisahan itu. Dia bahkan paham, ada peluang bekerja di luar negeri dan siapapun yang bekerja di luar negeri bisa kembali untuk membangun negeri ini.

Sang menteri menyebutkan tagar kegelisahan itu sebagai tantangan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik di Indonesia. Dia bahkan mencatat kegelisahan itu sebagai salah satu perhatiannya.

Bukankah pernyataan-pernyataan semacam itu lebih elok? Tak seperti wakilnya yang menunjukkan sikap jauh dari keelokan. (*)