Sikap Kami: Sandiwara dan Bencana

KRITIK Presiden Prabowo untuk para pejabat yang hobi cari panggung di medan Bencana memunculkan dua sudut pandang. Pertama, sebuah kegelisahan dan kemarahan. Di sisi lain, ada sinyal konsolidasi narasi yang ingin dia sampaikan.

Presiden memang harus jadi orang pertama yang gelisah di tengah rasa muak masyarakat terhadap pejabat negara yang terus mengais untung dari air mata para korban. Mereka menjadikannya arena kepahlawanan instan. 

Para elite itu sepertinya lupa, sisi kognitif masyarakat awam sudah semakin terasah dengan kencangnya arus teknologi. Mereka masih saja bertahan dengan paradigma pencitraan konvensional dengan pemahaman ngawur: makin sering muncul di publik, maka semakin dicintai dan disegani. Padahal, masyarakat sudah pintar memilah-milah mana yang tulus, mana yang teatrikal semata.

Ada yang mau-maunya menggendong karung puluhan kilogram tetapi sorotan kamera dari semua sisi. Ada yang tega meminta para korban untuk memaksakan senyum di tengah derita, demi sebuah foto yang nantinya disebar akun-akun media sosial anonim. Macam-macam. 

Biasanya, mereka datang di awal-awal masa penanganan Bencana. Tujuannya jelas, eksposur semata. Wara-wiri mereka dengan cepat lenyap, seiring perhatian media yang mereda. Soal kelanjutan nasib daerah atau korban Bencana itu sendiri, jadi urusan nanti. Maka untuk hal ini, pantas Presiden gelisah. Atau kalau perlu marah sekalian.

Tapi ada sudut pandang lain yang bisa dipahami dari pernyataan Presiden. Seperti ada sebuah upaya untuk sebuah konsolidasi narasi di jajaran elite politik yang mengelilinginya. 

Dengan latar belakang militer, Prabowo tampak wajar ingin memastikan kehadiran para pejabat di area Bencana berada dalam satu garis komando. Karena ketika para elite sibuk memikul kepentingan individu masing-masing di tengah situasi krisi, maka bisa muncul persepsi tentang lemahnya sebuah kendali.

Apapun itu, kritik Prabowo seharusnya jadi momentum awal menertibkan tingkah-tingkah berlebihan di tatanan elite. Seperti misalnya, dari kritik itu muncul sebuah kebijakan legal yang mengatur perilaku mereka saat mengujungi lokasi Bencana. 

Aturan itu bisa mengatur sampai ke hal detail, seperti tidak diperkenankan membawa rombongan media atau tim konten media sosial misalnya. Semua itu agar mereka benar-benar datang dengan niat tulus dalam bingkai solidaritas.

Karena kalau tidak ditertibkan dengan sebuah kebijakan, fenomena ini seperti bola liar yang sulit dikendalikan. Terus menerus terulang di setiap tragedi kemanusiaan. Karena sejatinya, Bencana adalah soal empati dan persaudaraan bukan panggung 'Sandiwara' semata.***