SILPA Kota Bogor Turun 55,79 Persen, PAD Naik 5,38 Persen
Kondisi ini mengalami penurunan sebesar Rp204 miliar atau 55,79 persen bila dibandingkan dengan SILPA (sesuai hasil audit) tahun sebelumnya sebesar Rp365 miliar.
INILAHKORAN, Bogor - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto telah menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah (PP-APBD) tahun anggaran 2022.
Hasilnya, sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2022 sesuai hasil audit adalah sebesar Rp161 miliar. Kondisi ini mengalami penurunan sebesar Rp204 miliar atau 55,79 persen bila dibandingkan dengan SILPA (sesuai hasil audit) tahun sebelumnya sebesar Rp365 miliar.
"Untuk realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022 mencapai sebesar Rp2,78 triliun atau 98,69 persen dari pagu anggaran sebesar Rp2,82 triliun. Bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,64 triliun, maka terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp142,32 miliar atau 5,38 persen," ungkap Bima dalam keterangan tertulis pada Rabu 14 Juni 2023.
Baca Juga : Gembong Jaringan TPPO Medan Wanita Paruh Baya, Puluhan Korbannya Dikirim ke Malaysia
Bima melanjutkan, sedangkan untuk realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2022 mencapai Rp2,98 triliun atau 93,77 persen dari anggaran sebesar Rp3,18 triliun. Kondisi ini mengalami kenaikan sebesar Rp348,62 miliar atau mencapai 13,22 persen apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2,63 triliun.
"Capaian realisasi belanja Kota Bogor ini juga lebih tinggi dari capaian realisasi belanja nasional yang berada pada angka 88,20 persen," jelas Bima.
Bima juga menyebutkan, untuk SILPA Tahun Anggaran 2022 sesuai hasil audit adalah sebesar Rp161 miliar. Kondisi ini mengalami penurunan sebesar Rp204 miliar atau 55,79 persen bila dibandingkan dengan SILPA (sesuai hasil audit) tahun sebelumnya sebesar Rp365 miliar.
Baca Juga : Disebut Bima Arya Pantas dan Jadi Wali Kota Bogor, Atang : Siap Melaksanakan Keputusan Pimpinan Partai
"Adapun SILPA tersebut terdiri atas sisa dana yang peruntukannya sudah ditentukan oleh ketentuan aturan seperti Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Sisa Dana Transfer, SiLPA BLUD, dan efisiensi belanja daerah," tutur Bima.
Halaman :
