DPRD Jabar Bedah Silpa Rp186 M dan Temuan BPK, Jadi Penentu Arah APBD Perubahan APBD

INILAHKORAN.ID - DPRD Jabar mulai mengupas secara mendalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2025.

Pembahasan tersebut tidak hanya menjadi evaluasi pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga akan menentukan ruang fiskal yang tersedia dalam Perubahan APBD 2026 melalui penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

Tahapan pembahasan memasuki agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Jabar, Kamis (2/7/2026).

Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara menjelaskan, rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian nota pengantar gubernur mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 yang telah disampaikan pada 25 Juni lalu.

Sesuai kesepakatan Badan Musyawarah (Bamus), penyampaian pandangan umum secara lisan dalam rapat paripurna hanya dilakukan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Sementara fraksi-fraksi lainnya menyerahkan pandangan umum secara tertulis kepada pimpinan DPRD.

Menurutnya, salah satu substansi paling penting dalam pembahasan Ranperda P2APBD adalah penetapan Silpa Tahun Anggaran 2025, yang akan menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

"Nanti di mana output dari LP2APBD adalah Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun Anggaran, itu output-nya. Dan itu yang akan menjadi dasar dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026," ujarnya.

Iswara mengungkapkan, nilai Silpa sementara yang tercatat dalam laporan keuangan berada di kisaran Rp186 miliar. Angka tersebut masih akan dikaji lebih lanjut dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar.

"Silpa-nya ada di sekitar 186 miliar ya, sekitar itu. Dan untuk LP2APBD ini juga masih dalam pembahasan ya dengan teman-teman di Badan Anggaran, karena sesuai dengan mekanisme dibahas di Badan Anggaran, LP2APBD karena fokus ke anggaran," ungkapnya.