Sindir Penolak Wacana Provinsi Sunda, Najib: Yang Ribut Malah Pengontrak

INILAHKORAN.ID - Ketua DPW PAN Jabar Ahmad Najib Qodratuloh menilai wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda merupakan hal yang sah dan patut dihormati sebagai bagian dari aspirasi masyarakat.

Najib menyebut pro dan kontra terhadap usulan yang telah mendapat persetujuan seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jabar merupakan sesuatu yang lumrah dalam proses demokrasi. Namun, menurutnya, masyarakat Jawa Barat sebagai pemilik rumah memiliki hak untuk menentukan identitas daerahnya sendiri.

"Ini kan aspirasinya dari kelompok masyarakat, pasti kita dengarkan, apalagi aspirasinya dari pemilik rumah. Yang ribut kan yang ngontrak, pemilik rumah mau ganti nama jadi apa pun ya silakan, bebas dong," kata Najib di Soreang, Selasa (7/7/2026).

Dia menegaskan, sebagai wakil rakyat, seluruh anggota DPRD tetap berkewajiban menyerap dan mendengarkan berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait rencana perubahan nama tersebut.

Menurutnya, PAN akan mengikuti seluruh tahapan pembahasan karena prosesnya masih panjang, termasuk menunggu sikap Gubernur Jawa Barat terhadap usulan tersebut.

"PAN senantiasa mendengarkan aspirasi masyarakat terkait perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Pasundan atau Sunda. Apakah nanti akan terealisasi atau tidak, kita ikuti prosesnya. Ini masih panjang. Kita juga belum tahu bagaimana respons Pak Gubernur," ujarnya.

Menanggapi pihak yang menolak dengan alasan tidak seluruh wilayah Jawa Barat dihuni masyarakat berbahasa Sunda, Najib menilai pandangan tersebut kurang tepat jika melihat sejarah.

Dia menjelaskan, akar sejarah Sunda berawal dari wilayah Bekasi melalui Kerajaan Tarumanagara. Setelah berakhirnya masa Tarumanagara, kekuasaan dilanjutkan Sri Maharaja Tarusbawa Darmawaskita yang mendirikan Kerajaan Sunda, cikal bakal Kerajaan Pakuan Pajajaran.

"Prabu Tarusbawa inilah yang mendirikan Kerajaan Sunda yang kemudian menjadi Pakuan Pajajaran. Itu ada bukunya, itu sejarah. Jadi Sunda itu bukan lagi berbicara tentang etnis, tetapi kawasan," katanya.

Untuk itu, Najib meminta masyarakat memandang wacana perubahan nama provinsi dari perspektif sejarah dan kebudayaan, bukan semata-mata persoalan identitas etnis.

"Kalau ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan nama itu, ya tadi, walaupun saya terkesan bercanda, tapi ini harus direnungi oleh kita semua. Yang pemilik rumah mau ganti nama, masa dilarang," ujarnya.