DPRD Kota Bandung Dorong Eksekutif Kompak, Program dan Harapan Warga Jadi Prioritas

INILAHKORAN.ID - Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menegaskan, pihaknya tidak ingin masuk terlalu jauh dalam persoalan internal terkait isu hubungan yang tidak harmonis antara wali kota dan wakilnya.

Asep memilih fokus menjalankan fungsi pengawasan, memastikan program pemerintah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dia mengatakan, perhatian utama DPRD adalah memastikan visi dan misi pemerintah kota yang telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dapat direalisasikan sesuai harapan masyarakat.

"Kalau saya dari DPRD, tentu saja fokusnya lebih ke memastikan bahwa apa yang menjadi visi misi, apa yang menjadi rencana itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Asep Mulyadi, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, masyarakat memiliki harapan besar terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Karena itu, yang menjadi hal penting adalah bagaimana pemerintah dapat menghadirkan program yang berdampak langsung bagi warga.

"Ini kan pastilah masyarakat sangat punya harapan besar kepada Pemkot Bandung. Artinya memang, justru fokus bagaimana peran pemerintah kota yang membuat ada dampak dirasakan oleh masyarakat itu yang harusnya menjadi poin penting," ucapnya.

Terkait isu internal pemerintahan, termasuk pengakuan Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang tidak dilibatkan dalam sejumlah urusan pemerintahan, Asep mengaku tidak mengetahui secara detail persoalan tersebut.

"Saya kurang begitu paham detail apa yang terjadinya ya. Karena itu urusan masing-masing. Saya tidak komentar," ujarnya.

Dia berharap, seluruh pihak dapat mengedepankan kedewasaan dalam menyelesaikan setiap perbedaan. Komunikasi yang baik, menjadi kunci agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal. 

"Harapan saya insyaallah kalau dengan kedewasaan, semua sih bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat," tuturnya.

Pihaknya menambahkan, DPRD tidak memiliki tugas pokok dan fungsi menyelesaikan persoalan internal antara kepala daerah. Peran DPRD lebih diarahkan pada pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

"Kita bukan tupoksinya untuk itu. Jadi kalau kami lebih fokus memastikan, bahwa pemerintah kota itu betul-betul menjalankan apa yang menjadi visi misi dan rencana yang tertuang di RPJMD," ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus menjadi perhatian Pemkot Bandung. Beberapa di antaranya adalah persoalan sampah, lingkungan dan tantangan perkembangan ekonomi.

Asep menyebut, visi dan misi kepala daerah merupakan target lima tahun yang kemudian dijabarkan melalui program tahunan. Karena itu, pelaksanaan program harus terus dikawal agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Kalau visi kan pasti lima tahun. Dari perencanaan lima tahun itu, RPJMD tentu saja dituangkan di dalam program-program tahunan yang dijalankan," jelasnya.

Menurutnya, perbedaan latar belakang, gaya maupun cara kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan hal yang dapat terjadi. Namun persoalan tersebut, dapat diselesaikan melalui komunikasi dan sinergi.

"Namanya juga masing-masing kita mungkin latar belakang berbeda, style berbeda, gaya berbeda. Tapi kan dengan komunikasi bisa diselesaikan semuanya," tambahnya.