Sisa Jabatan Tinggal Tiga Bulan, Hengky Kurniawan Minta Maaf Jika Janji Politiknya Tak Terealisasi 

INILAHKORAN, Ngamprah - Masa sisa jabatan Bupati Bandung Barat yang tinggal tiga bulan lagi membuat Hengky Kurniawan harus memutar otak guna merealisasikan janji politiknya yang belum terealisasikan.

Pasalnya, jika hal itu tidak direalisasikan Hengky Kurniawan di sisa jabatan itu maka dinilai bakal berpengaruh terhadap track record sekaligus citranya sebagai pimpinan daerah.

"Di akhir masa sisa jabatan yang tinggal tiga bulan, saya sebagai Bupati Bandung Barat bakal berupaya menuntaskan janji politik yang belum terealisasi," kata Hengky Kurniawan, Selasa 6 Juni 2023.

Untuk itu, Hengky berharap seluruh jajaran Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) bisa mengoptimalkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

"Saya ingin terus meningkatkan pelayanan hingga ketingkat kecamatan dan desa, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih dekat, lebih cepat, mudah dan murah," sambungnya.

Tak hanya itu, Hengky Kurniawan pun menginginkan adanya berbagai perubahan konsep pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan digitalisasi.

"Dengan begitu, nantinya bakal lahir desa-desa digital, sehingga bakal hadir pelayanan yang lebih dekat, lebih cepat, mudah dan murah bukan hanya sekedar wacana semata," ujarnya.

Terkait janji politik yang belum terealisasi, Hengky menyebut, dirinya telah mengintruksikan Sekda KBB dan seluruh jajarannya untuk 'gas pol' semaksimal mungkin untuk mewujudkannya.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat KBB, jika masih ada janji politik yang belum terealisasi," ungkapnya.

"Terutama kepada para Kepala Desa terkait janji politik Rp100 juta per RW karena pada 2 tahun terakhir baru dapat terealisasi Rp30 juta saja," sambungnya.

Bukan tanpa alasan, menurut Hengky, tak bisa dipungkiri adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi nasional dan global.

Sehingga, sambung dia, berbagai anggaran dan program strategis yang telah direncanakan harus dialihkan untuk penanganan pandemi tersebut.

"Saya berharap masyarakat dapat memahami hal tersebut. Karena kita tidak pernah menduga akan ada pandemi Covid-19 yang membutuhkan anggaran sangat besar untuk penanganannya," ujarnya.

"Bahkan tidak sedikit program dan bantuan dari pusat dan provinsi yang harus dialihkan untuk menanggulangi Covid-19," ungkapnya.

Meski begitu, berkat kerja keras dan kolaborasi bersama dari seluruh stakeholder dan elemen masyarakat, pada 5 Mei 2023 lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi mengakhiri status darurat kesehatan global untuk Covid-19. 

"Namun, WHO tetap mengingatkan bahwa pencabutan status darurat Covid-19 bukan berarti dunia ini bebas dari virus corona sepenuhnya," tandasnya.*** (agus satia negara)