Soal Kasus Juliana Marins, Menpar Sebut Tuntutan Internasional Berasal dari Keluarga Korban

INILAHKORAN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Widiyanti Putri Wardhana menyatakan bahwa wacana membawa kasus meninggalnya wisatawan asal Brazil, Juliana Marins, ke ranah hukum internasional berasal dari pihak keluarga korban, bukan dari pemerintah Brazil secara resmi.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, dorongan untuk menuntut negara datang dari keluarga mendiang, bukan pemerintah Brazil,” ujar Widiyanti dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (9/7), yang diikuti secara daring dari Jakarta.

Pernyataan ini menanggapi pertanyaan dari Komisi VII DPR terkait simpang siur kabar yang menyebutkan bahwa Brazil akan mengajukan tuntutan hukum internasional terkait insiden di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa pihak keluarga menjadi aktor utama di balik desakan tersebut.

Pemerintah Fokus Evaluasi SOP dan Keamanan Wisata
Menparekraf menegaskan bahwa pemerintah kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh destinasi wisata, khususnya yang tergolong berisiko tinggi seperti jalur pendakian gunung. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk respons atas tragedi yang menimpa Juliana Marins.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Basarnas sejak 7 Juli 2025 untuk mengkaji ulang sistem keamanan destinasi,” jelas Widiyanti.

Ia menambahkan bahwa penting bagi setiap kementerian dan lembaga untuk menjalankan perannya secara sinergis, karena masing-masing memiliki kewenangan spesifik, seperti izin berlayar dari Kementerian Perhubungan atau perizinan konservasi dari Kementerian Kehutanan.

DPR Desak Kepastian Informasi dan Peningkatan Keamanan Wisata
Anggota Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, meminta agar pemerintah memberikan klarifikasi resmi terkait isu tuntutan internasional dari Brazil. Ia khawatir isu yang tidak diluruskan akan mencoreng citra pariwisata Indonesia di mata dunia dan menimbulkan ketidakpercayaan wisatawan mancanegara.

“Kejelasan ini penting agar tidak menimbulkan keresahan dan spekulasi di masyarakat, apalagi menyangkut hasil autopsi ulang yang konon dilakukan oleh pihak Brazil,” tegas Saraswati.

Ia juga menekankan bahwa peristiwa tersebut menjadi cerminan bahwa standar keamanan dan keselamatan wisata di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan standar nasional untuk kegiatan wisata ekstrem, termasuk pelatihan dan sertifikasi bagi pemandu atau instruktur wisata.

Jika perlu, lanjut Saraswati, Kemenparekraf dapat menggandeng asosiasi profesional atau lembaga pelatihan yang kompeten untuk menyusun kurikulum dan modul keselamatan pariwisata yang sesuai dengan standar internasional.