Sosialisasikan Parkir Nontunai, Dishub KBB Berikan Bimtek Bagi 170 Jukir
Perkembangan era transformasi digital yang sangat pesat saat ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam berbagai aktivitas masyarakat.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Perkembangan era transformasi digital yang sangat pesat saat ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam berbagai aktivitas masyarakat.
Melihat potensi tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung Barat (KBB) memanfaatkan teknologi tersebut melalui berbagai program kerja, salah satunya dalam bidang pengelolaan parkir.
Guna merealisasikan hal itu, Dishub KBB menyiapkan ratusan juru parkir (Jukir) di sejumlah wilayah di Bandung Barat untuk mengelola digitalisasi parkir dengan memberikan bimbingan teknis (Bimtek).
Baca Juga: Perangi Tarif Parkir Siluman, Sejumlah Objek Wisata Lembang Lakukan Ini
Kepala Dishub KBB Lukmanul Hakim mengatakan, pihaknya berencana menerapkan pemberlakuan pembayaran parkin on street dengan metode nontunai.
"Ada 170 orang juru parkir yang telah diberi Surat Perintah (SP) tersebar di 16 Kecamatan yang diberikan bimtek," katanya, Kamis 18 November 2021.
Ia mengaku, pihaknya ingin memberikan pemahaman terkait program digitalisasi pengelolaan parkir.
"Jadi ke depan transaksi parkir yang akan diberikan oleh pengguna parkir kepada para juru parkir itu berbentuk nontunai," ujarnya.
Baca Juga: Retribusi Parkir Menurun Drastis, Dishub KBB Bakal Hadirkan Inovasi Ini
Ia menjelaskan, para pengguna parkir dapat menggunakan aplikasi android seperti, Oppo dan Shopee. Bahkan m-banking melalui QRIS BJB.
"Kita juga ingin menekan kebocoran dari biaya parkir, karena selama ini secara tunai kemungkinan ada indikasi kebocoran. Namun, dengan upaya kita ini nanti bisa menekan bahkan menghilangkan kebocoran itu," ujarnya.
Selain juru parkir, lanjut dia menerangkan, pihaknya juga bakal memberikan sosialisasi tentang program digitalisasi pengelolaan parkir itu kepada masyarakat.
"Kita juga akan sosialisasikan kepada masyarakat melalui media sosial atau kita buat spanduk-spanduk. Kemudian media lainnya yang memungkinkan untuk jadi bahan penyampaian informasi," terangnya.
Baca Juga: Buntut Getok Tarif Parkir Rp150 Ribu, 156 Jukir di KBB Dapat Pembinaan On The Spot
"Karena tentu pada masa transisi ini pasti perlu ada pemahaman dari masyarakat, agar ini bisa berhasil," sambungnya.
Ia meyakini, dengan adanya pengelolaan digitalisasi parkir itu target retribusi parkir di Kabupaten Bandung Barat bisa tercapai dengan baik.
"Tapi kita yakin kedepan dengan digitalisasi parkir ini, target yang telah ditetapkan Pemda KBB kepada Dishub khusus untuk retribusi parkir akan bisa tercapai dengan baik," ujarnya.
Dengan begitu, tambah dia, masyarakat akan mendapat pelayanan yang lebih baik. Karena menurutnya, perkembangan teknologi informasi saat ini harus terus diterapkan dan tak bisa dilepaskan.
Baca Juga: Oknum Warga Getok Tarif Parkir Rp150 Ribu, Kadisparbud Jabar Waswas Objek Wisata Sepi Kunjungan
"Apalagi saat ini dalam kondisi pandemi Covid-19, kita khawatir peredaran uang itu justru akan menularkan penyakit," imbuhnya.
Disinggung soal upah untuk para juru parkir, ia mengaku, pihaknya telah menggandeng pihak ketiga beserta BJB untuk menghitung upah agar lebih layak diberikan.
"Kebetulan kita sudah bekerja sama dengan pihak ketiga dan BJB. Mereka sudah menghitung upahnya, upah yang akan diberikan ini akan lebih layak," paparnya.
Namun selain upah untuk juru parkir, ucap dia, harus diimbangi dengan adanya pemberian jaminan sosial, kesehatan ataupun ketenagakerjaan.
"Karena selama ini mereka tidak terjamin baik secara kesehatan untuk pribadi dan keluarganya. Untuk mengantisipasi apabila terjadi kecelakaan, inikan tidak ada yang menanggung," tuturnya.
Baca Juga: Tren Transaksi Nontunai Melonjak 129 Persen
Lebih lanjut ia menerangkan, adanya jaminan BPJS ketenagakerjaan termasuk kesehatan akan mencover para juru parki itu dari hal-hal yang tidak inginkan.
"Dengan BPJS Ketenagakerjaan termasuk kesehatan insyaallah akan tercover dari hal-hal yang memang tidak kita harapkan," tambahnya.
Ia berharap, dengan adanya program pengelolaan digitalisasi parkir ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir.
"Jadi kita berharap adanya digitalisasi transaksi perparkiran ini kedepannya bisa meningkatkan PAD dari sektor perparkiran," tandasnya.***(agus satia negara)
Editor : inilahkoran


