Surati Disdukcapil, Disdik Jabar Minta Alamat Palsu yang Digunakan pada PPDB 2024 Masuk Black List

INILAHKORAN, Bandung - Disdik Jabar bakal meysurati Disdukcapil guna meminta alamat palsu yang digunakan pada PPDB 2024 tahap I untuk masuk black list.

Plh Kadisdik Jabar Ade Afriandi mengatakan, dari hasil penelusuran yang dilakukan. Total ada 223 calon peserta didik (CPD) yang dianulir pada tahap I karena alamat palsu yang digunakan pada PPDB 2024. 

Menurutnya, jumlah 223 CPD tersebut terbilang cukup besar. Untuk itu, pihaknya bakal bersurat untuk meminta Disdukcapil Jabar agar alamat palsu yang digunakan pada PPDB 2024 masuk black list.

Terlebih tidak sedikit juga, aparat wilayah kata Ade yang tidak mengetahui bahwa ada domisili baru.

"Lengkap dengan nama, alamat. Sehingga tahun depan, kalau pindah ke alamat tersebut wajib tidak dilayani. Karena tahun ini sudah terbukti. Contoh Kantor Pusat Sejarah TNI, tapi bisa terbit Kartu Keluarga. Itu perlu diantisipasi Disdukcapil ke depan, terutama kabupaten/kota dalam pelayanan KK," ujar Ade saat dihubungi INILAH, Senin 8 Juli 2024.

Lucunya lagi, kata Ade, ada taman menjadi yang menjadi alamat palsu yang digunakan pada PPDB 2024. Lokasi itu masuk dalam kartu keluarga yang digunakan oleh oknum CPD.

"Ada kantor TNI, keluar kartu keluarga. Bangunan Pelti yang Saparua, juga keluar kartu keluarga," imbuhnya.

Dia berharap, dengan adanya data yang diberikan. Pemalsuan dokumen seperti Kartu Keluarga tidak lagi terulang, pada PPDB tahun depan.

"Walaupun menurut Dukcapil tidak ada kewajiban mereka melakukan validasi. Tapi dari data yang kita temukan sekarang. Itu bisa dijadikan pegangan oleh Dukcapil. Kalau ada yang pindah menggunakan alamat yang sudah jelas bukan alamat sebenarnya, tentu Dukcapil perlu di blacklist alamat tersebut," harapnya.

Ade melanjutkan, CPD yang dianulir pada PPDB tahap I paling banyak di Kota Bandung, dengan total 106 CPD. Dimana tertinggi terjadi di SMA Negeri 3 Kota Bandung.

"Ada 68 CPD. Jadi 50 persen lebih di SMA 3," ungkapnya.