Targetkan Partisipasi Pemilih Sebesar 85 Persen, KPU KBB Gaet Difabel se-Bandung Barat
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menargetkan partisipasi pemilih sebesar 85 persen pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menargetkan partisipasi pemilih sebesar 85 persen pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Sejumlah upaya pun terus dilakukan, salah satunya melalui sosialisasi pendidikan pasca pemungutan suara yang menargetkan kelompok pemilih strategis dan rentan di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).
"Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pasca pemungutan suara kepada kelompok pemilih strategis dan rentan di daerah itu merupakan program dari KPU RI," kata Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman saat ditemui di Lembang, Rabu 7 Agustus 2024.
Ripqi menjelaskan sosialisasi ini dilaksanakan mulai April hingga Agustus 2024 di 38 lokus dan 21 provinsi di Indonesia. Untuk Jawa barat hanya dua, Kabupaten Bandung Barat dan Pangandaran.
"Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara tatap muka dan diikuti 100 orang peserta yang berasal dari daerah pemilih pemula, perempuan, disabilitas, marginal, masyarakat adat, serta anggota pengurus parpol peserta Pemilu 2024," jelasnya.
Ripqi mengaku bersyukur lantaran Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu kabupaten yang dipilih KPU RI untuk melakukan sosialisasi pasca Pemilu.
"Meskipun pasca Pemilu tetapi banyak yang perlu kita sampaikan di agenda ini, khususnya berkaitan dengan tahapan Pilkada," ujarnya.
Apalagi, sambung Ripqi, berkaitan dengan partisipasi masyarakat, karena partisipasi masyarakat di KBB ini pihaknya targetkan diangka 85 persen.
"Mudah-mudahan itu tercapai. Banyak yang kita lakukan untuk mencapai partisipasi masyarakat yang tinggi, diantaranya dengan sosialisasi-sosialisasi yang bekerjasama dengan civil society," ujarnya.
"Kemudian, kepada delapan kelompok pemilih kita akan lakukan. Lalu, di tingkat adhoc kita akan juga lakukan sosialisasi," sambungnya.
Kadiv Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Barat, Hari Nazarudin menambahkan, pendidikan politik tidak hanya sebatas pada saat menjelang pemilu, tapi juga setelahnya. Sebab, pendidikan politik ini harus berkelanjutan.
Menurutnya, ditunjuknya KBB sebagai tempat penyelenggaraan sosialisasi memberikan keuntungan bagi daerah karena saat ini tengah menghadapi Pilkada Serentak 2024.
"Sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi penyandang disabilitas di KBB. Karena sekarang tengah menghadapi Pilkada Serentak 2024," ucapnya.
Hari menyebut, KPU memperhatikan penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak politiknya.
"Seperti untuk tempat pemungutan suara (TPS) mudah diakses, pintu TPS lebar, disiapkan alat bantu, dan sebagainya," sebutnya.***
Editor : JakaPermana

