Tarif PAT Melonjak, Hotel di Bogor Terancam Tutup Bahkan Dijual

INILAHKORAN.ID - Kebijakan pemerintah yang masih melarang rapat-rapat ASN di hotel dan restoran demi penghmatan anggaran saja telah membuat industri ini terpukul. 

Apalagi kini ditambah lagi dengan adanya kenaikan tarif pajak air tanah (PAT) yang sangat tinggi. Dampaknya pun terkena kepada karyawan yang bekerja di sektor pariwisata terutama perhotelan dan katering.

Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar Dodi Ahmad Sofiandi mengatakan, tingkat hunian atau okupansi hotel di Jabar saat ini hanya sekitar 35-40 persen. Khusus di Kabupaten Bogor, bahkan tingkat okupansi atau huniannya sebanyak 40 persenan. 

“Hanya di Kota Bandung saja yang masih mencapai 50 persen. Tapi, itupun habis untuk biaya operasional,” kata Dedi kepada wartawan, Rabu (7/10/2026).
 
Ahmad menuturkan, sebelum diberlakukannya kenaikan tarif PAT saja kondisi industri perhotelan dan restoran sudah terpuruk. 

Hal itu disebabkan adanya larangan dari Pemerintah terhadap ASN untuk mengadakan rapat di hotel dan restoran.
 
“Sekarang, ditambah lagi dengan diberlakukannya kenaikan tarif PAT hingga 120 persen yang sangat tinggi, semakin terpuruk saja kondisi industri ini,” tuturnya.
 
Menurutnya, jika okupansi atau tingkat hujian hotel menurun sehingga pendapatannya berkurang jauh, sedang operasionalnya naik terus, industri akan terpuruk dan kemungkinan juga akan ada yang tutup. 

“Industri perhotelan dan restoran di Jabar khususnya Kabupaten Bogor saat ini semua menjerit dengan adanya kebijakan kenaikan tarif PAT yang otomatis semakin menghimpit kita,” tambah Sofiandi.
 
Saat ini saja, lanjutnya. Sudah banyak hotel-hotel yang mengurangi jam kerja karyawannya karena untuk efisiensi pengeluaran. 

Menurutnya, langkah itu yang paling mudah untuk dilakukan manajemen untuk menekan pengeluaran.

“Para karyawan diatur jam kerjanya, misalnya satu minggu kerja satu minggu libur. Itu juga dilakukan dengan persyaratan diadakan rapat terlebih dahulu dengan semua karyawan, dan ditawarkan mau nggak seperti itu,” lanjutnya.
 
Dia menyampaikan langkah tersebut dilakukan karena manajemen memang sudah tidak bisa lagi membayar biaya operasional hotel. 

“Dan yang paling mudah untuk dikurangi itu ya dari gaji karyawan,” tuturnya.

Jika kondisinya terus seperti ini, tegasnya. Kemungkinan akan banyak hotel yang tutup. 

Hal itu karena memang industri perhotela  yang sudah tidak bisa lagi menutupi biaya operasional. 

“Sekarang industri hotel dan restoran kondisinya bisa dikatakan hidup segan mati tak mau. Maksudnya, kemungkinan besar kalau tetap berlanjut banyak yang tutup kalau seperti ini. Karena memang tidak bisa menutupi biaya operasional,” tegasnya..
 
Sedangkan, Sekjen PHRI Kabupaten Bogor Boboy Ruswanto juga menyampaikan hal senada. Dia mengatakan fokus industri hotel di Kabupaten Bogor saat ini adalah menjaga agar operasional hotel tetap berjalan

"Sebab, dalam kondisi saat ini, untuk membayar gaji karyawan, listrik, dan internet saja sudah menjadi tantangan besar bagi para pemilik hotel yang ada di Kabupaten Bogor ini,” kata Boboy Ruswanto.
 
Salah satu pemilik hotel di kawasan Puncak, Budi Sulistyo menerangkan kondisi industri perhotelan saat ini berada dalam situasi yang cukup sulit. 

Bahkan, pihaknya mulai mempertimbangkan untuk menjual salah satu aset hotel yang dimiliki. 

“Iya, kami mau jual salah satu hotel yang ada di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor," terang Budi Sulistyo.
 
Menurutnya, keputusan tersebut bukan semata-mata karena ingin meninggalkan bisnis perhotelan. 

Namun, penjualan aset menjadi salah satu opsi setelah kondisi usaha semakin sulit dipertahankan.
 
Pengelola Hotel Accram Juju Djunaedi juga menyatakan mempertahankan hotel dalam kondisi merugi bukanlah perkara mudah. Menurutnya, operasional hotel tetap membutuhkan biaya besar meskipun jumlah tamu yang datang mengalami penurunan. 

“Percuma dipertahankan kalau setiap bulannya tidak mendapatkan keuntungan. Kalau rugi, iya,” tukas Juju.