TEGAS... Bupati Garut Tolak Kenaikan Harga BBM

INILAHKORAN, Garut-Bupati Garut Rudy Gunawan dengan tegas menyatakan menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pusat.

"Saya selaku Bupati Garut menyatakan menolak kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak)," tegas Rudy Gunawan.

Rudy Gunawan menanggapi mahasiswa pengunjuk rasa yang terus mendesaknya mendeklarasikan penolakan Bupati Garut terhadap kebijakan kenaikan harga BBM dilakukan pemerintah pusat, saat menerima ratusan mahasiswa di gedung DPRD Garut, Rabu (7/9/2022).

Padahal sebelumnya Rudy sempat mengatakan dirinya bersama Ketua DPRD Garut Euis Ida akan menyampaikan seluruh aspirasi disuarakan mahasiswa berkaitan kenaikan harga BBM itu kepada pemerintah pusat. Namun pernyataan Rudy tersebut dinilai mahasiswa tak cukup.

Mahasiswa juga sempat mendesak hal serupa kepada Ketua DPRD Garut Euis Idan dan melemparkan sejumlah pertanyaan seputar tanggung jawab DPRD berkaitan pengawasannya terhadap eksekutif yang dinilai mereka tak berjalan. Hak interpelasi DPRD pun tak pernah dilakukan. DPRD terkesan diam saja.

Padahal kondisi Garut tidak baik-baik. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah, kemiskinan meningkat, daya beli rendah, dan angka stunting pun tinggi.
Kecewa denga jawaban Euis Ida yang dinilainya terlalu normatif, mahasiswa kian gencar menghujani Euis Ida dengan berbagai pertanyaan yang membuat Euis Ida tampak gelagapan. Termasuk soal kemiskinan di Garut.

Mahasiswa juga sempat menanyakan secara retoris tentang jumlah anggota DPRD Garut. Sebab saat itu, yang hadir menerima pengunjuk rasa hanya segelintir legislator termasuk Ketua DPRD. Padahal seluruhnya berjumlah 50 orang.

Di hadapan mahasiswa, Rudy mengatakan, meskipun dirinya menolak kenaikan harga BBM sesuai aspirasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Garut saat ini, dirinya selaku Sub Bagian Sistem pemerintah pusat mau tak mau mesti mengamankan kebijakan pemerintah pusat. Termasuk berkaitan kenaikan harga BBM dan kebijakan ikutannya yang dikeluarkan. Termasuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.

"Kami siap mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sekitar Rp300 miliar lebih untuk 236 ribu orang," kata Rudy.

Dia menyebutkan, persentase kemiskinan di Garut sempat menyentuh angka 8 persen sebelum kemudian kembali meningkat menjadi 10,8 persen akibat pandemi Covid-19.
Rudy menegaskan, persoalan kemiskinan itu sendiri ditangani pemerintah pusat dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sehingga penurunan angka kemiskinan merupakan kewajiban pemerintah pusat dengan didukung Pemerintah Daerah.

"Yang dilakukan Bupati, bila ada kemiskinan di Garut, disuruh masuk DTKS. Kemarin juga, saya baru membuat catatan strategis ke DPRD agar disiapkan BTT (Belanja Tak Terduga)," ujarnya.(zainulmukhtar)***