Tender Proyek Skywalk Tahap 2, DPRD Minta Pemkab Bandung Selektif

INILAH, Bandung - Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung Toni Permana meminta panitia lelang untuk lebih selektif menentukan pemenang tender pembangunan skywalk Al Fathu tahap kedua. Hal tersebut kudu dilakuakn pascapredikat buruk pembangunan skywalk Al Fathu tahap pertama.

"Pembangunan tahap pertama bermasalah karena panitia lelang kurang selektif dalam menentukan pemenang. Untuk tahap kedua ini harus lebih selektif lagi, tracking peserta lelang harus dilakukan secara seksama," kata Toni di Soreang, Selasa (10/3/2020).

Menurutnya, PT Anugerah Bangun Kencana yang menjadi pemenang lelang skywalk Alfathu tahap pertama ternyata memiliki rekam jejak kurang bagus. Berdasarkan hasil penelusuran digital, diketahui proyek pembangunan yang dilakukan kontraktor tersebut sering bermasalah. Dengan jejak digital yang kurang bagus, dia merasa heran panitia lelang memenangkan kontraktor tersebut.

"Tahap pertama kan sudah bermasalah, jadi sebaiknya PT Anugerah Bangun Kencana tidak diperbolehkan ikut lelang tahap kedua," ujarnya.

Terlebih, kontraktor tersebut selain lambat dalam pengerjaan. Selain itu, ada spesifikasi yang tidak sesuai dengan kontrak. Salah satunya yaitu bagian pelindung skywalk yang dibawah spesifikasi. Seharusnya apabila diketahui ada spesifikasi tidak sesuai, maka pihak kontraktor melakukan perbaikan.

"Kan masih dalam tahap pemeliharaan. Katanya mau diganti, tapi sampai sekarang belum juga dikerjakan," katanya.

Pembangunan skywalk Al Fathu tahap kedua akan mengeluarkan anggaran lebih besar dari tahap pertama. Besarannya sekitar Rp20 miliar.

Sementara itu, masyarakat Kabupaten Bandung mempertanyakan urgensi pembangunan skywallk yang akan menghubungkan Gedung Budaya Sabilulungan dengan Masjid Raya Al Fathu itu. Masyarat menilai masih banyak hal prioritas pembangunan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

"Uang puluhan miliar seperti itu cuma untuk bangun sky wallk sangat disayangkan. Padahal kalau dipakai untuk menambah jumlah SMP atau SMA negeri rasanya lebih bermanfaat. Seharusnya bupati itu bijaksana dalam menggunakan anggarannya dong. Itu kan itu duit rakyat jangan seenak seleranya saja dong," kata Rahmat S, salah seorang warga Soreang. (Dani R Nugraha)