Terkendala Lahan Sempit Jadi PR Pemkot Cimahi Tangani 1.390 Rutilahu 2026 

INILAHKORAN.ID - Persoalan rumah tidak layak huni (rutilahu) masih menjadi tantangan besar bagi Pemkot Cimahi. 

Apalagi, di tengah tekanan tingginya kebutuhan tempat tinggal dan keterbatasan lahan. Padahal, pemerintah menargetkan penanganan hingga 1.390 unit rumah di tahun 2026 ini. 

Diketahui, angka tersebut merupakan gabungan dari berbagai skema pendanaan, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan pemerintah pusat, hingga dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai upaya menekan kawasan kumuh yang masih mendominasi sebagian besar wilayah kota.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Cimahi Amy menjelaskan, alokasi paling pasti saat ini berasal dari APBD Kota Cimahi tahun anggaran 2026, yang menampung perbaikan sebanyak 390 unit rumah. 

"Kalau untuk nilai bantuan yang diberikan per unit cukup signifikan, mencapai Rp25 juta, dengan rincian Rp20,44 juta diperuntukkan bagi pengadaan material bangunan dan sisanya Rp4,56 juta untuk biaya tenaga kerja," kata Amy, Rabu (3/6/2026).

Sementara itu, lanjut Amy, usulan terbesar dikirim ke pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.000 unit, namun realisasi jumlahnya masih menunggu kepastian verifikasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Dari usulan 1.000 unit BSPS, baru sekitar 190 unit yang berkasnya sudah terverifikasi. Belum final semua, kami masih menunggu validasi kementerian. Kami sangat berharap angka usulan Wali Kota bisa terpenuhi penuh," ungkapnya.

"Selain itu, kami juga mengajukan bantuan keuangan ke Provinsi untuk 48 unit di kawasan kumuh dan 10 unit di luar kawasan kumuh, atau total 58 unit. Jika semua terpenuhi, total intervensi kita tahun depan mencapai 1.390 unit,” sebutnya.

Kendati angka tersebut terlihat besar, Amy mengakui kenyataan di lapangan jauh lebih memprihatinkan. Pasalnya, sebagian besar wilayah permukiman di Cimahi masih masuk kategori kawasan kumuh, dan jumlah rumah yang belum layak huni jauh melampaui kapasitas penanganan tahunan.

Menurutnya, hambatan terbesar bukan hanya soal anggaran, melainkan ketersediaan ruang. Sebab, Cimahi ini kota padat dengan lahan yang sangat terbatas, sehingga pembangunan perumahan baru secara horizontal hampir mustahil dilakukan. 

Imbas jondisi ini membuat penanganan rutilahu tidak bisa berjalan secepat yang diharapkan.

“Jumlah kebutuhan sebenarnya jauh lebih besar dari yang bisa kita tangani. Masih sangat kurang dan masalah utamanya keterbatasan lahan karena hampir tidak ada ruang kosong lagi untuk membangun melebar ke samping," ungkapnya.

"Karena itu, pola pikir kita harus berubah drastis, solusi jangka panjang satu-satunya adalah beralih ke hunian vertikal,” tegasnya.

Kendati demikian, pemerintah kota kini mulai merancang strategi besar pengembangan hunian vertikal, khususnya pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). 

Amy menilai, konsep ini dianggap paling tepat untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah tanpa memakan banyak lahan. 

"Pencarian lokasi strategis dan memungkinkan untuk pembangunan rusunawa sedang diupayakan, sebagai langkah menata ulang kawasan kumuh menjadi permukiman yang tertata, aman, dan layak huni," ujarnya.

Namun, Amy juga tak memungkiri pembangunan hunian bertingkat tersebut memerlukan waktu dan perencanaan matang. Oleh karena itu, sebelum konsep baru tersebut berjalan luas, pemerintah masih akan sangat bergantung pada program perbaikan fisik rumah yang sudah ada. 

Dia menyebut, intervensi bantuan baik dari APBD kota maupun kementerian akan terus digencarkan untuk memperbaiki atap, dinding, hingga lantai rumah warga yang masih rusak berat.

“Ke depannya pasti kita akan perbanyak hunian vertikal. Tapi sebelum itu terwujud sepenuhnya, program rutilahu tetap menjadi andalan," ujarnya.

"Kita akan terus intervensi rumah-rumah yang tidak layak agar setidaknya kualitas tempat tinggal warga membaik, sambil kita persiapkan konsep hunian masa depan yang lebih efisien dan manusiawi,” pungkasnya.