Tingkat Partisipasi Pemilu 2024 di Kota Bandung Diharapkan Bisa Capai 90 Persen

INILAHKORAN, Bandung - Pada perhelatan Pemilu 2024 mendatang, Wali Kota Bandung Yana Mulyana ada peningkatan pada tingkat partisipasi pemilih.

"Pada Pemilu 2024 nanti, tingkat partisipasi pemilih di Kota Bandung bisa mencapai 90 persen atau meningkat dari Pemilu sebelumnya yakni 87 persen," kata Yana usai melantik 150 panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Hotel Horison, Rabu 4 Januari 2023. 

Menurutnya, dengan tingkat pastisipasi tinggi itu legitimasi Pemilu 2024 bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, kualitas pun dipengaruhi tingginya tingkat partisipasi pemilih. 

Untuk itu, Yana mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Bandung bisa bekerja sama guna menyukseskan perhelatan Pemilu 2024. Baginya, sosialisasi menjadi kunci karena pergeseran pemilih pemula sekarang semakin banyak.

"Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat. Ini butuh kerja sama dalam sosialisasi untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih," ujarnya. 

Dia pun mengimbau agar masyarakat selalu memverifikasi informasi apapun terkait Pemilu 2024. Dengan begitu, proses pemilu bisa berjalan demokratis. 

"Jika semua elemen yang terlibat di dalamnya bisa menjalankan fungsi dengan baik. Semoga para petugas juga bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi karena tugas yang dihadapi semakin berat," jelasnya. 

Sementara itu, Ketua KPU Kota Bandung Suharti mengataka, berkaca dari pengalaman Pemilu 2019 banyak petugas yang jatuh sakit. Sehingga pada tim ad hoc pemilu ini terdapat syarat kesehatan tambahan. 

"Harus juga cantumkan hasil tes kolesterol, gula darah, dan tekanan darah. Dari 150 orang yang terpilih ini semuanya sudah memenuhi persyaratan yang ada," kata Suharti.

Agenda pertama para PPK adalah berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan aparat kewilayahan. Sebab, menurut Suharti, ke depan akan ada pemutakhiran data pemilih dan verifikasi faktual calon anggota DPRD.

"Data pemilih akan kita lakukan di awal februari. Kita akan bentuk petugas pemutahiran data pemilih (pantarlih) dan masa kerjanya akan dimulai 4 Februari hingga 15 Maret 2023," ucapnya.

Apabila masyarakat menemukan pelanggaran PPK, harap segera melaporkan ke KPU atau Bawaslu melalui divisi hukum. 

"KPU memiliki divisi hukum secara internal yang memiliki normal juga untuk mematuhi pakta integritas yang sudah dicanangkan lagi," katanya.*** (yogo triastopo)