Tingkat Pengangguran di Kabupaten Cirebon Tertinggi di Jabar, Kenapa?

INILAH, Cirebon - Kabupaten Cirebon yang menyandang predikat tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Barat. Masalah ini memunculkan kekecewaan warganya, bahkan ujungnya menyalahkan kepemimpinan mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi.

"Ya salah satunya mantan Bupati Sunjaya tidak komitmen menjalankan visi misi saat periode pertama. Terbukti, permasalahan selalu muncul, sampai akhirnya Sunjaya terlibat kasus korupsi," ungkap M Yudi Mahadianto, Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon, lewat sambungan telepon selulernya, Minggu (13/10/2019).

Yudi menjelaskan, konsistensi Bupati Cirebon, Imron Rosyadi sebagai pengganti Sunjaya saat ini dipertaruhkan.

Visi dan misi yang di antaranya ingin membuat Kabupaten Cirebon sejahtera, harus bisa menekan tingkat pengangguran yang saat ini cukup menjadi tamparan keras. Bagaimanapun, Imron harus mampu mengoptimalkan SDM yang ada saat ini.

"Membangun SDM adalah upaya yang harus dilakukan. Setelah SDM terbangun, baru meningkatkan kerja sama dengan semua pihak. Perusahaan-perusahaan kan sudah banyak. Ajaklah mereka bekerja sama," jelas Yudi.

Dia berharap, Bupati Imron cerdas menempatkan kepala OPD yang bersinggungan langsung dengan masalah pengangguran, yaitu Disnakertrans, Koperasi, dan Disperindag.

Kalau Bupati mampu menempatkan kepala-kepala OPD yang bisa menjalankan visi misinya, maka tidak perlu waktu lama memulihkan status pengangguran tertinggi di Jabar.

"Bupati harus jeli menempatkan kepala OPD yang bersinggungan langsung dengan masalah pengangguran. Di sinilah Imron akan diuji. Tidak perlu waktu lama, cukup setahun memperbaiki semua. Tapi, kalau sama seperti dulu, ya sudah berarti Kabupaten Cirebon, sulit untuk bisa maju," terangnya.

Terpisah, lewat sambungan telepon selulernya, Kadis Disnakertrans Kabupaten Cirebon Abdullah Subandi memberikan pendapat berbeda.

Menurutnya, menekan angka pengangguran tidak sesederhana itu, dan perlu upaya serius semua pihak. Kendala utamanya adalah, anggaran yang sangat minim, yangb diterima Disnakertrans Kabupaten Cirebon. Inilah yang menjadi kendala utama, sulitnya mencegah angka pengangguran saat ini.

"Kami hanya menerima Rp7 miliar dari APBD kabupaten. Ini sangat kecil. Bandingkan dengan kabupaten lainnya yang dalam setahun bisa dibantu APBD Rp10-15 miliar. Jadi, persoalan anggaran salah satu kendala juga," terang Abdullah.

Dirinya pun tidak sepakat, kalau Disnakertrans tidak menjalankan visi misi bupati, saat periode pertama, hingga sampai saat ini.

Namun karena jumlah pencari kerja setiap tahun meningkat, ditambah anggaran yang tidak memadai, mau tidak mau Disnakertrans bekerja sesuai kapasitas anggaran.

"Saat ini pencari kerja hampir tembus seratus ribu orang. Kami terus berupa mencari jalan supaya tingkat pengangguran bisa ditekan. Mudah-mudahan tahun depan APBD untuk Disnakertras lebih besar dari tahun ini. Kita bisa alokasikan untuk berbagai macam pelatihan dan program, supaya pengangguran bisa berkurang," pungkasnya. (Maman Suharman)