Tingkatkan Pelayanan Publik, Pemkot Bogor Perkuat Implementasi SAKIP

INILAHKORAN.ID - Pemkot Bogor melalui berbagai program peningkatan kinerja instansi terus melakukan langkah-langkah kebijakan untuk diimplementasikan dalam peningkatan pelayanan publik oleh perangkat daerah. 

Praktik baik implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bogor menunjukkan berbagai perbaikan dengan tren yang terus meningkat. Salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor meningkat dan berada di angka 79,75 persen.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, menyampaikan, capaian tersebut berada di atas Provinsi Jawa Barat dengan IPM 75,50 dan nasional 75,90.

"Alhamdulillah, sepanjang tahun 2025 Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bogor terus mengalami peningkatan, bahkan melebihi target. Target Kota Bogor itu 78,81 dan realisasinya 79,75," ungkap Dedie di Balai Kota Bogor, Selasa (6/10/2026).

Dedie memaparkan, capaian positif juga terlihat pada tingkat kemiskinan Kota Bogor yang terus mengalami penurunan, bahkan berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan nasional.

"Tingkat kemiskinan Kota Bogor 5,89, Jawa Barat 7,02 dan nasional 8,47. Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Kota Bogor menunjukkan hasil yang positif dari berbagai langkah kebijakan yang dilakukan sehingga berdampak pada masyarakat," papar Dedie.

Dedie menjelaskan, penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor dilakukan melalui beberapa langkah, di antaranya dengan mendorong investasi yang masuk ke Kota Bogor sehingga berdampak pada terbukanya lapangan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja. 
Di samping menurunkan kemiskinan, efek dominonya juga berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor yang saat ini berada di angka 5,45 persen, lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat yang berada di angka 5,32 persen dan nasional 5,11 persen.

"Alhamdulillah, tren capaian Kota Bogor terus mengalami peningkatan. Dan untuk indikator capaian makro kami mengimplementasikan pada visi misi. Bogor mempunyai berbagai program Bogor Beres dan Bogor Maju untuk pembangunan yang berkeadilan dan merata," jelasnya.

Dedie menambahkan, metode yang dilaksanakan di antaranya Balanced Scorecard (BSC), yakni manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja dan mengelola strategi secara komprehensif. 

"Metode ini tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga aspek nonkeuangan sehingga menghasilkan pelayanan yang baik dan meningkat meskipun dengan anggaran terbatas," tambahnya.

Dedie menekankan, sehingga keberadaan SAKIP menjadi penting dalam melaksanakan perencanaan, pengukuran, implementasi sampai pada evaluasi kinerja pada perangkat daerah. 

"Jadi, kami melakukan inventarisasi apa yang perlu ditindaklanjuti agar sesuai perencanaan, kemudian pengukuran capaian dan dampak bagi masyarakat serta laporan kinerja dan evaluasi. Sehingga SAKIP juga membantu dalam penganggaran yang tepat sasaran," pungkas Dedie.