Tiru Perusahaan Terbuka, Dedi Mulyadi Bakal Umumkan Kas Pemprov Jabar Setiap Hari

INILAHKORAN, Bandung — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong transparansi penuh, dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengumumkan secara rutin posisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada publik setiap hari.

Mulai Senin 27 Oktober 2025 kemarin, laporan keuangan Pemprov Jabar akan dipublikasikan setiap hari melalui akun media sosial resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Betul [akan diposting setiap hari],” kata Dedi, dikutip Selasa 28 Oktober 2025.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan publik, usai munculnya tudingan bahwa Pemprov Jabar mengendapkan dana kas daerah dalam bentuk deposito.

Ia mengungkapkan, langkah transparansi ini sebenarnya telah dimulai sejak pekan lalu dengan membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp2,4 triliun.

“Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik,” ujarnya.

Dedi menegaskan, tradisi transparansi bukan hal baru baginya. Saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode, ia juga rutin mengumumkan kondisi keuangan dan belanja daerah secara terbuka.

“Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu,” katanya.

Dalam video yang diunggah melalui akun media sosial resmi, Dedi menampilkan laporan RKUD terbaru yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat.
Laporan itu memuat rincian hingga rupiah terkecil.

Dari sisi penerimaan, tercatat setoran pajak rokok triwulan III Rp935,8 miliar, pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi lainnya Rp22,8 miliar.

Sedangkan dari sisi realisasi pengeluaran (belanja), total belanja Rp49,6 miliar. Peruntukannya yaitu belanja pegawai Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp10,2 miliar, belanja hibah Rp4,08 miliar, belanja modal Rp20,3 miliar dan belanja bantuan keuangan desa Rp11,05 miliar

Dedi menyebut, hingga akhir Desember 2025, Pemprov Jabar masih membutuhkan Rp7,5 triliun untuk membiayai berbagai program pembangunan prioritas. Kekurangan tersebut akan ditutup melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan pendapatan daerah lainnya.

“Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Dia menegaskan, di bawah kepemimpinannya, belanja publik Pemprov Jabar meningkat signifikan, bahkan hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Langkah transparansi kas daerah yang diumumkan setiap hari ini, menurut Dedi, bukan hanya bentuk keterbukaan, tetapi juga cara menumbuhkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah. (Yuliantono)