Disorot Financial Times soal Pilpres 2029, Ini Respons Dedi Mulyadi

INILAHKORAN.ID - Sorotan Financial Times (FT) terhadap popularitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan peluangnya dalam peta Pilpres 2029, justru direspons dengan penekanan pada kinerja pemerintahan.

Dedi tidak menjadikan sorotan media internasional tersebut sebagai alasan untuk membicarakan peluang politiknya. Ia mengaku masih memiliki banyak kekurangan yang harus diperbaiki selama memimpin Jawa Barat.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang mengapresiasi saya. Tetapi saya hari ini pasti banyak kekurangan-kekurangan yang dimiliki," ujar Dedi di Kota Bandung, Kamis (24/9/2026).

Menurut Dedi, apresiasi terhadap dirinya seharusnya tidak membuat pemerintah kehilangan fokus terhadap persoalan masyarakat. Sebaliknya, sorotan tersebut dapat menjadi pemacu untuk meningkatkan pelayanan publik.

Ia menilai, masyarakat Jawa Barat saat ini semakin kritis. Perkembangan media sosial juga membuat jarak antara kepala daerah dan masyarakat semakin pendek, karena warga dapat menyampaikan persoalan secara langsung.

"Masyarakat Jawa Barat ini sekarang sudah tumbuh menjadi masyarakat yang kritis. Interaksinya langsung dengan kepala daerah," ucapnya.

Dedi menyebut, media sosial kini tidak hanya menjadi ruang komunikasi, tetapi juga kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan pemerintah.

Salah satu contohnya adalah laporan warga Kota Tasikmalaya, terkait kebutuhan biaya pengobatan sebesar Rp19 juta. Persoalan tersebut, kata Dedi, disampaikan melalui media sosial karena biaya pengobatan penyakit mata yang dibutuhkan warga tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

"Misalnya hari ini ada warga yang mengadu di Kota Tasik, perlu uang Rp19 juta untuk bayar obat virus mata yang tidak ter-cover BPJS. Saya langsung respons, langsung selesaikan," katanya.

Aduan Warga Jadi Bahan Evaluasi Pemerintah

Dedi mengatakan, pola komunikasi langsung melalui media sosial membuat pemerintah dapat mengetahui persoalan di tengah masyarakat tanpa harus menunggu laporan melalui mekanisme birokrasi yang panjang.

Ia mengaku rutin memantau berbagai informasi yang disampaikan warga. Persoalan yang dianggap membutuhkan penanganan, kemudian dapat dikoordinasikan dengan perangkat daerah ataupun aparat terkait.

"Memang pola interaksi langsung pemimpin dengan masyarakat melalui media sosial hari ini di Jawa Barat sudah berjalan. Saya setiap hari melihat apa yang terjadi, perkembangan di lingkungan," tuturnya.

Menurut Dedi, informasi yang diterima dari masyarakat juga dapat menjadi bahan untuk melakukan pengecekan langsung kepada pejabat yang memiliki kewenangan.

Ia mencontohkan, persoalan di Baleendah yang diketahui melalui informasi masyarakat. Ketika bertemu Kapolrestabes Bandung, Dedi mengaku langsung menanyakan perkembangan penanganan persoalan tersebut.

"Jadi ketika ketemu Pak Kapoltabes, saya tanyakan, gimana tuh yang di Baleendah?," katanya.

Dedi kemudian memperoleh informasi, jika persoalan tersebut telah ditangani dan pihak yang bersangkutan telah ditahan. Menurutnya, pola komunikasi tersebut menunjukkan bahwa popularitas tidak seharusnya menjadi tujuan utama seorang kepala daerah. Terpenting adalah memastikan persoalan masyarakat mendapatkan respons.

"Jadi kita memberikan yang terbaik saja deh bagi masyarakat," ujarnya.

Ia pun menegaskan, apresiasi bukan satu-satunya respons publik yang harus diterima seorang pemimpin. Kritik, menurut Dedi, juga penting sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan pemerintahan.

"Kita mengucapkan terima kasih pada yang mengapresiasi saya. Saya juga, bukan hanya yang mengapresiasi, yang mengkritik saya tiap hari juga saya mengucapkan terima kasih," imbuhnya.

Financial Times Kaitkan Popularitas Dedi dengan Pilpres 2029

Sebelumnya, Financial Times menyoroti popularitas Dedi Mulyadi yang berkembang pesat, terutama melalui aktivitasnya di media sosial dan interaksi langsung dengan masyarakat.

Dalam laporan berjudul "Is this Indonesia's next president?" yang terbit 21 September 2026, FT turut mengaitkan popularitas Dedi dengan dinamika figur potensial menuju Pilpres 2029.

Laporan tersebut mengutip hasil survei SMRC pada Juli 2026. Dalam salah satu simulasi, Dedi tercatat memperoleh 35 persen, sedangkan Prabowo Subianto 14,5 persen.

Sementara dalam simulasi head to head yang dikutip FT, Dedi memperoleh 59 persen dan Prabowo 28,3 persen.
Meski namanya mulai masuk dalam pembahasan mengenai Pilpres 2029, Dedi hingga kini belum menyatakan keinginan untuk maju dalam kontestasi tersebut.