Dedi Mulyadi Dorong BPK Lakukan Audit Mendalam dan Ekspos Hasilnya, Terkait Kas Pemprov Jabar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat 24 Oktober 2025.

Dedi Mulyadi Dorong BPK Lakukan Audit Mendalam dan Ekspos Hasilnya, Terkait Kas Pemprov Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat 24 Oktober 2025.
INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat 24 Oktober 2025.
Dedi mengatakan, kedatangannya ini tak lain adalah untuk mendorong BPK Jabar untuk melakukan audit secara mendalam terkait kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam pemeriksaan yang tengah dijalankan pada saat ini.
"Karena kan audit ini juga sedang berjalan. Sehingga, nanti di sana bisa terlihat apakah pemerintah Provinsi Jawa Barat, memiliki perencanaan keuangan yang baik," ujar Dedi.
Lalu lanjut dia, apakah dari hasil audit kelak Pemprov Jabar telah memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Baik pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, maupun pendapatan asli daerah (PAD).
"Kemudian yang berikutnya juga punya belanja yang baik ya. Belanja yang baik itu adalah membelanjakan anggaran pemerintah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," ucapnya.
"Dalam bahasa kita, memperbanyak belanja modal dibanding dengan belanja barang dan jasa. Nah, di belanja modal ini nanti kita akan mengarah lagi pada apakah uang yang dibelanjakan untuk belanja modal itu menghasilkan modal-modal yang baik enggak," imbuhnya.
Harapannya setelah audit, BPK Jabar dapat mengekspos kepada publik, hasil pemeriksaan mengenai pengelolaan kas Pemprov Jabar.
"Ini yang menjadi consent kita bertemu dengan Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat hari ini, kita meminta dilakukan audit dan diminta diumumkan hasil audit yang dilakukan," katanya.
Lebih lanjut Dedi menyampaikan, memang dari hasil audit yang dilakukan bakal diumumkan di kisaran April 2026 mendatang. Namun pihaknya berharap, BPK Jabar dapat mengumumkan belanja Pemprov lebih cepat.
"Tetapi khusus untuk belanja di Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini agar segera dilakukan pengumuman hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat," tandasnya. (Yuliantono)


Editor : JakaPermana