TPS Liar Masih Marak, DLH Jabar Minta Kabupaten/Kota Jangan Bergantung pada Provinsi

INILAHKORAN.ID - Persoalan tempat pembuangan sampah (TPS) liar masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas di berbagai daerah di Jawa Barat. 

Di tengah keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah yang semakin kritis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah kabupaten/kota tidak terus bergantung pada intervensi provinsi dalam menangani persoalan tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih menegaskan, penanganan TPS liar seharusnya menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah setempat. 

Pemprov Jabar, kata dia, selama ini telah berkali-kali turun tangan membantu penanganan sampah di sejumlah wilayah, namun perbaikan di tingkat daerah dinilai belum optimal.

"Kita sih masih tetap mendorong teman-teman kabupaten/kota untuk menindaklanjuti dulu lah ya," kata Ai, Minggu (19/7/2026).

Menurutnya, keterlibatan Pemprov Jabar dalam penanganan TPS liar akan disesuaikan dengan arahan pimpinan daerah. Namun langkah awal tetap harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, sebagai pihak yang memiliki kewenangan langsung di wilayah masing-masing.

"Nanti kalau perlu provinsi turun nanti kami menunggu arahan dari pimpinan Pak Gubernur, Pak Sekda," ujarnya.

Ai menilai, sudah saatnya pemerintah kabupaten/kota mengambil peran lebih besar dalam menyelesaikan persoalan sampah, termasuk menindak keberadaan TPS liar yang masih bermunculan di berbagai lokasi.

"Artinya coba di teman-teman kabupaten/kota untuk menindaklanjuti terlebih dahulu lah. Jangan selalu provinsi turun. Karena selama ini provinsi sudah banyak banget bantu, di mana-mana sampah kita diangkut tapi kemudian tidak ada perbaikan dari sisi merekanya," katanya.

Ia mengingatkan, kapasitas pengelolaan sampah yang dimiliki Pemprov Jabar saat ini juga menghadapi tekanan berat. Karena itu, seluruh daerah harus ikut bertanggung jawab memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

"Jadi mohon teman-teman kabupaten/kota juga ikut memikirkan karena yang dikelola oleh provinsi juga kan istilahnya kapasitasnya saat ini sedang kritis," tegasnya.

Selain mendorong pemerintah daerah, DLH Jabar juga mengajak masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah di lokasi ilegal yang berpotensi memicu pencemaran lingkungan, banjir, hingga munculnya titik-titik TPS liar baru.

"Jadi kami mengimbau dan berharap teman-teman kabupaten/kota untuk bisa menindaklanjuti dan tentunya mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah di tempat ilegal atau TPS liar," ucapnya.

Ai menekankan, solusi paling efektif adalah mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya melalui pengolahan sampah berbasis rumah tangga dan lingkungan terkecil.

"Utamakan pengolahan sampah di rumah, RT/RW," katanya.