TPT Turun 0,1 Persen, Jumlah Pengangguran di KBB Justru Naik Jadi 67.927 Jiwa

INILAHKORAN.ID – Masalah pengangguran di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai belum terkendali secara maksimal. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan, angka tersebut terbilang sangat tipis dan tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah pengangguran sepenuhnya.

Berdasarkan data tahun 2025, TPT KBB tercatat sebesar 6,6 persen, atau turun hanya 0,1 poin persentase dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 6,7 persen. Ironisnya, di saat yang bersamaan, jumlah orang yang menganggur justru meningkat dari 65.609 orang menjadi 67.927 orang.

Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT) Disnaker KBB, Dewi Andini menilai dinamika ini menunjukkan persoalan ketenagakerjaan di KBB masih sangat kompleks dan belum menunjukkan perbaikan signifikan.

"Penurunannya sangat kecil dan belum cukup kuat menahan tekanan di lapangan. Apalagi ada dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang kemungkinan belum sepenuhnya tercermin dalam data tahun ini," kata Dewi, Senin (27/4/2026).

Di sisi lain, kendati jumlah penduduk bekerja juga mengalami kenaikan dari 1,44 juta menjadi 1,45 juta orang, kualitas sumber daya manusia (SDM) masih menjadi pekerjaan rumah berat. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025 mencatat, hampir 40 persen atau tepatnya 39,10 persen tenaga kerja di KBB masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah.

"Sebaliknya, kontribusi lulusan diploma dan perguruan tinggi masih sangat minim, hanya sekitar 1,92 persen," ujarnya.

Sementara itu, kelompok terbesar angkatan kerja justru berasal dari lulusan SMP, SMA, dan SMK yang mengalami kenaikan 2,51 persen, namun belum tentu terserap optimal sesuai keahlian mereka.

Dewi menyebut, pemerintah daerah menargetkan TPT bisa ditekan hingga ke angka 5,8 persen. Namun, ia mengakui target ini tidak bisa diraih hanya oleh Disnaker saja, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor.

"Pengangguran tidak bisa ditangani satu pihak. Harus melibatkan investasi, pendidikan, pariwisata hingga UMKM agar penyerapan tenaga kerja lebih optimal," imbuhnya.

Dewi menuturkan, upaya yang terus digenjot saat ini antara lain pelatihan vokasi berbasis link and match sesuai kebutuhan industri, penyelenggaraan job fair, serta program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 

"Pada job fair terakhir saja, tercatat sekitar 3.000 pencari kerja mendaftar dan sekitar 600 orang berhasil terserap," ujarnya.

Kendati demikian, masih terdapat kendala dalam pelaporan data rekrutmen dari perusahaan, sehingga angka penyerapan sering kali belum terukur secara akurat. 

Sebagai solusi jangka pendek, program padat karya terus dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat, meski bersifat sementara.

"Penurunan angka pengangguran menjadi indikator kinerja utama. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus terlibat aktif dan berkontribusi sesuai perannya masing-masing," pungkasnya. ***