Tragedi Bekasi Jadi Alarm Keras, Dedi Mulyadi Perintahkan Palang Pintu Digital

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak ingin tragedi maut di lintasan kereta Kota Bekasi terulang. 

Ia langsung menginstruksikan pemasangan palang pintu kereta api digital, di titik kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di sekitar Stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu.

Langkah tegas ini diambil setelah Dedi menemukan fakta mencengangkan di lapangan, di mana penjagaan lintasan masih dilakukan secara manual oleh warga, bukan oleh aparat berwenang. 

"Nih masih ada pintu lintasan kereta api yang kemarin terjadi musibah masih dijagain sama orang. Apakah itu ormas atau masyarakat di setempat, bagi saya itu tidak penting yang penting ini bukan kewajibannya mereka ini kewajibannya aparat," ujar Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Jumat (1/5/2026).

Dedi sempat berupaya menghubungi Wali Kota Bekasi, untuk memastikan penanganan cepat di lokasi. Namun karena belum tersambung, ia langsung mengontak unsur Forkopimda Kota Bekasi yang merespons sigap dan bergerak ke lokasi kejadian.

"Saya telepon salah satu Forkopimda kota Bekasi dan sudah online, dan beliau akan meluncur ke lokasi untuk mengambil langkah-langkah Itu langkah pertama," ucapnya.

Menurut Dedi, sistem palang pintu manual yang masih mengandalkan tenaga manusia jelas tidak layak dipertahankan di kawasan dengan intensitas lalu lintas kereta tinggi. Sebab itu, ia memerintahkan Dinas Perhubungan Jawa Barat segera melakukan pengadaan sekaligus pemasangan palang pintu digital.

"Saya sudah meminta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan perhubungan, pengadaan dan pemasangan palang pintu digital sehingga tidak perlu lagi ada orang yang berjaga di sana," katanya.

Ia mengungkapkan, proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dua minggu, dengan estimasi anggaran berkisar Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

Selain percepatan infrastruktur, Dedi juga memberi peringatan keras kepada Pemerintah Kota Bekasi agar tidak abai. Ia menegaskan, keselamatan di perlintasan kereta bukan ruang untuk pembiaran.

"Mohon kesabarannya dan saya minta seluruh jajaran Pemkot Bekasi untuk melakukan tindakan-tindakan nyata. Jangan palang pintu dijaga oleh bukan aparat," tuturnya.

Dedi menekankan prinsip dasar pelayanan publik, negara wajib hadir dalam urusan keselamatan warga, termasuk pengamanan lintasan kereta api.

"Fungsi kita sebagai aparatur negara adalah hadir menyelesaikan problem-problem yang menjadi kewajiban negara urusan palang pintu kereta api penjagaan lintasan adalah kewajiban negara, bukan kewajiban orang, ormas, atau masyarakat," tandasnya.