Transaksi Koperasi Desa Merah Putih Wajib Nontunai, Pemerintah Terapkan Sistem QRIS untuk Lawan Kecurangan

INILAHKORAN - Pemerintah resmi mewajibkan seluruh transaksi di Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara digital melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS). 

Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi sebagai langkah strategis untuk menciptakan koperasi yang transparan, profesional, dan bebas dari praktik kecurangan.

“Saya sudah sampaikan ke Gubernur Bank Indonesia, semuanya harus cashless, pembayarannya pakai QRIS,” ujar Budi Arie dikutip dari Antara, Sabtu 17 Mei 2025.

Ia menegaskan, digitalisasi adalah kunci dalam mewujudkan koperasi yang modern dan berkelanjutan. Sistem nontunai diyakini akan meningkatkan akuntabilitas keuangan dan memperkecil celah terjadinya penyalahgunaan dana koperasi.

Budi Arie menjelaskan bahwa keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih bergantung pada penguatan tiga aspek utama: sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, dan sistem. Pemerintah akan menggelar pelatihan berkelanjutan bagi pengelola koperasi, membenahi struktur organisasi, dan membangun sistem digital yang mumpuni.

“Harus terus diperkuat. SDM-nya dilatih, tata kelola koperasinya dibenahi, dan sistemnya harus digital,” tegasnya.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan peluncuran nasional Koperasi Desa Merah Putih pada 12 Juli 2025, dengan 80 ribu koperasi siap beroperasi secara serentak pada 28 Oktober 2025. Proyek masif ini diproyeksikan menelan anggaran hingga Rp400 triliun.

Setiap koperasi akan mendapatkan akses pinjaman modal awal hingga Rp3 miliar dari bank-bank milik negara (Himbara). 

Pinjaman ini bukan hibah, melainkan kredit lunak yang harus dikembalikan dalam tenor enam tahun. Setiap unit koperasi ditargetkan mampu menghasilkan laba bersih hingga Rp1 miliar per tahun.