UPI Dorong Pendidikan Kewargaan Melahirkan Aksi Nyata di Masyarakat

INILAHKORAN.ID - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selama ini identik dengan pembelajaran nilai kebangsaan, demokrasi, dan konstitusi. 

Namun, di tengah kompleksitas persoalan sosial, pendidikan tidak cukup hanya membekali peserta didik dengan pemahaman teori. Mereka juga perlu memiliki kepekaan sosial dan keberanian untuk mendorong perubahan di lingkungan masyarakat.

Diskriminasi, kesenjangan sosial, perundungan, penyebaran informasi palsu, hingga persoalan lingkungan membutuhkan keterlibatan warga negara yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Global Citizenship Education Cooperation Centre (GCC) Indonesia bersama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melalui workshop bertajuk “From Civic Knowledge to Civic Action: Transformative GCED Pedagogy through Civic Sensibility in Teacher Education Institutions (TEIs)” di Hotel Kimaya Braga, Bandung, 14–15 November 2026.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas guru dan dosen di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam mengembangkan Global Citizenship Education (GCED) atau pendidikan kewargaan global yang transformatif.

Salah satu fokusnya adalah mengintegrasikan pendekatan GCED ke dalam Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum (MKWK), khususnya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Melalui pendekatan tersebut, pengetahuan diharapkan dapat diwujudkan menjadi tindakan. Peserta didik tidak hanya memahami demokrasi, toleransi, kemanusiaan, dan keadilan, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Rektor UPI, Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A., mengatakan pendidikan kewargaan harus mampu menghubungkan pengetahuan dengan kemampuan berpikir kritis, empati sosial, dan tindakan nyata.

Menurutnya, generasi muda perlu dibentuk agar tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan moral dan kepedulian terhadap persoalan masyarakat.

“Pendidikan tidak boleh berhenti pada kemampuan mengetahui dan memahami, tetapi harus mendorong keberanian untuk bertindak. Kita ingin membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan moral, kepedulian sosial, dan kemauan untuk berkontribusi menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujar Didi dalam keterangan persnya.

Kepekaan Sosial Jadi Modal Generasi Muda

Direktur GCC Indonesia, Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si., menjelaskan, salah satu aspek penting dalam pendidikan kewargaan adalah civic sensibility atau kepekaan kewargaan.

Konsep ini mendorong peserta didik untuk mengenali persoalan sosial, memahami kondisi kelompok yang terdampak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap kepentingan bersama.

Dasim menjelaskan, kepekaan kewargaan memiliki tiga dimensi utama. Pertama, kesadaran moral-kewargaan, yakni kemampuan melihat persoalan berdasarkan nilai kemanusiaan, martabat, dan keadilan.

Kedua, responsivitas empatik, yaitu kesediaan memahami pengalaman dan kesulitan orang lain meskipun memiliki latar belakang berbeda. Ketiga, kepedulian kewargaan berkelanjutan, yakni kemampuan mempertahankan perhatian terhadap persoalan publik agar tidak berhenti pada reaksi sesaat.

Dia juga menyoroti ketimpangan dalam dunia pendidikan yang perlu dipahami secara lebih luas. Keterbatasan akses pendidikan tidak selalu disebabkan rendahnya kemampuan atau motivasi peserta didik. 

Kebijakan, ketersediaan fasilitas, lingkungan sosial, dan dukungan institusi turut menentukan kesempatan seseorang memperoleh pendidikan yang setara.

Pendekatan tersebut sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 4 tentang Pendidikan Berkualitas dan Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan.

Pancasila Tetap Jadi Fondasi Pendidikan Global

Sementara itu, Prof. Ace Suryadi, M.Sc., Ph.D., menekankan pentingnya identitas lokal dalam membangun kesadaran sebagai warga dunia.

Menurut Ace, keterbukaan terhadap perkembangan global tidak boleh membuat generasi muda kehilangan akar budaya dan jati diri bangsa.

Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, solidaritas, dan penghormatan terhadap keberagaman justru dapat menjadi bekal untuk berinteraksi dengan masyarakat internasional.

“Pendidikan kewargaan global tidak boleh membuat generasi muda kehilangan identitas lokal dan akar budayanya. Kita harus membangun generasi yang terbuka terhadap dunia, tetapi tetap memiliki akar budaya dan karakter bangsa yang kuat,” kata Ace.

Dia menegaskan, Pancasila harus tetap menjadi landasan pembentukan karakter generasi muda. Dengan demikian, mereka dapat mengikuti perkembangan dunia tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan.

Hadapi Tantangan Era Digital

Perkembangan teknologi digital turut menghadirkan tantangan baru dalam kehidupan masyarakat. Penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, perundungan siber, hingga penyalahgunaan kecerdasan artifisial menjadi persoalan yang perlu diantisipasi melalui pendidikan kewargaan.

Prof. Dr. Ridwan Purnama, S.H., M.Si., menilai penguatan pendidikan kewargaan perlu dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni dialog kritis, komunikasi etis, dan pembelajaran reflektif.

Peserta didik perlu mendapat ruang untuk bertanya, menyampaikan pendapat, menguji gagasan, serta memahami persoalan dari berbagai sudut pandang.

Perbedaan pendapat juga harus dikelola melalui komunikasi yang sehat. Peserta didik perlu dibiasakan mendengarkan, menghormati pandangan orang lain, dan bertanggung jawab atas setiap pernyataan.

“Ukuran keberhasilan pendidikan kewargaan bukan hanya terletak pada kemampuan peserta didik menjelaskan konsep demokrasi atau nilai-nilai Pancasila. Yang lebih penting adalah bagaimana pengetahuan tersebut membentuk kesadaran, kepedulian, dan keberanian untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat,” ujar Ridwan.

Pendekatan tersebut berkaitan dengan SDG 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Guru dan Dosen Didorong Ciptakan Inovasi

Workshop ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi pembelajaran melalui Civic Sensibility Pedagogical Innovation Initiative (CS-PII).

Melalui program tersebut, guru dan dosen didorong menyusun model pembelajaran yang berangkat dari persoalan nyata di lingkungan pendidikan maupun masyarakat.

Sejumlah isu yang dapat diangkat antara lain kesenjangan pendidikan, diskriminasi, perundungan, persoalan lingkungan, disinformasi digital, hingga etika penggunaan kecerdasan artifisial.

Dalam penerapannya, peserta didik diajak melalui tahapan identifikasi masalah, mendengarkan pengalaman kelompok terdampak, menganalisis penyebab, merumuskan solusi, hingga mengevaluasi hasil tindakan.

Proses dan hasil pembelajaran dapat didokumentasikan melalui foto, video, laporan proyek, cerita perubahan, maupun artikel ilmiah untuk dibagikan kepada masyarakat luas.

Workshop ini mendapat dukungan Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU) di bawah naungan UNESCO. Kemitraan tersebut sekaligus mendukung SDG 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Kolaborasi antarlembaga pendidikan diharapkan dapat memperluas penerapan inovasi pembelajaran. Dalam hal ini, LPTK memiliki peran strategis karena kualitas pendidikan calon guru turut menentukan pembentukan karakter generasi mendatang.

Pendidikan kewargaan diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya memahami Pancasila dan demokrasi, tetapi juga berani memperjuangkan keadilan, menghargai perbedaan, serta terlibat dalam penyelesaian persoalan sosial.

Pengetahuan harus tumbuh menjadi kesadaran, kesadaran melahirkan kepedulian, dan kepedulian diwujudkan melalui aksi nyata. Dengan demikian, pendidikan kewargaan dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang inklusif, damai, adil, dan berkelanjutan.***