Pengamat UPI Soroti Anggaran Rp1,29 Triliun untuk Pendidikan SMA dan SMK Jabar

INILAHKORAN.ID - Anggaran Rp1,29 triliun yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung layanan pendidikan SMA dan SMK negeri dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pendidikan di lapangan.

Pengamat Kebijakan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengapresiasi kebijakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan Pemprov Jabar terhadap sektor pendidikan. Namun, menurutnya, Anggaran pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya nominal.

Pemerintah perlu menghitung seluruh komponen pembiayaan yang melekat pada proses pendidikan, termasuk kebutuhan sekolah maupun peserta didik.

“Ya, kalau dari sisi keberpihakan kita apresiasilah Pak KDM (Kang Dedi Mulyadi) ya. Kalau keberpihakan sudah sangat berpihak, meskipun tetap itu harus apa namanya incremental lah ada peningkatan,” ujar Cecep, Selasa (22/9/2026).

Cecep mengatakan, pembiayaan pendidikan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan kebutuhan operasional sekolah. Pemerintah juga perlu memperhitungkan biaya investasi, seperti pembangunan gedung dan penyediaan lahan.

Selain itu, terdapat kebutuhan personal siswa yang selama ini masih menjadi tanggungan keluarga. Kebutuhan tersebut antara lain seragam, sepatu, tas, hingga buku.

Pemprov Jabar sendiri mengalokasikan bantuan perlengkapan sekolah sebesar Rp1,8 juta per siswa per tahun. Namun, Cecep menilai angka tersebut masih belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan riil peserta didik.

“Jadi kalau tadi dihitung Rp1,29 Triliun dikurangi juga kebutuhan tadi yang sepatu segala macam, menurut saya sih masih relatif kurang, tapi untuk langkah awal terima aja dulu ya,” ucapnya.

Anggaran SMA dan SMK Dinilai Perlu Dibedakan

Persoalan lain yang menjadi perhatian Cecep adalah pola penganggaran yang berpotensi menyamaratakan kebutuhan pendidikan SMA dan SMK.

Menurut dia, karakteristik pendidikan SMK membuat kebutuhan pembiayaannya tidak bisa disamakan, terutama antara program keahlian teknik dan nonteknik.

“Ya, SMK harusnya dibedakan tuh tadi itu SMK teknik dan non-teknik jangan disamakan,” katanya.

Cecep menilai kebutuhan peralatan praktik dan pembelajaran berbasis keahlian menjadi salah satu alasan pentingnya pemerintah mempertimbangkan diferensiasi Anggaran bagi SMK.

Karena itu, ia mendorong agar kebijakan pembiayaan pendidikan di Jawa Barat dievaluasi dan ditingkatkan secara bertahap. Anggaran tahun berikutnya diharapkan tidak hanya mempertahankan skema yang ada, tetapi juga disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sekolah dan peserta didik.

“Belum ideal memang, tetapi kita apresiasi dengan keinginan Pak KDM ini dengan catatan tahun depan harus sifatnya incremental lah ada peningkatan, ditingkatkan,” pungkasnya.