Usia Bertambah Tugas Melimpah

Oleh: Yuliantono

Ada nada renungan dalam ucapan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ketika provinsi ini genap berusia 81 tahun. Di tengah perayaan hari jadi, dia tak hanya bicara tentang capaian, tetapi juga pekerjaan rumah yang masih menunggu diselesaikan.

Dedi mengakui, Jawa Barat masih berhadapan dengan banyak persoalan mendasar. Lapangan kerja terbatas, jalan desa yang rusak, kebutuhan sekolah, layanan kesehatan, hingga persoalan lingkungan masih menjadi catatan dalam perjalanan pembangunan.

“Karena kekurangannya banyak sekali, pencapaiannya belum sesuai dengan harapan. Untuk itu kami akan terus berusaha dan bekerja agar seluruh harapan itu bisa terwujud,” kata Dedi melalui akun media sosialnya, Rabu (19/8).

Pengakuan itu terasa penting di tengah perayaan sebuah provinsi yang telah berusia 81 tahun. Sebab hari jadi bukan hanya tentang menghitung usia, tetapi juga tentang menengok kembali perjalanan dan melihat bagian-bagian yang masih tertinggal.

Salah satu yang paling dia soroti adalah lapangan kerja. Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah. 

Namun, kesempatan kerja belum selalu tumbuh seiring kebutuhan. Akibatnya, sebagian warga memilih meninggalkan kampung halaman untuk mencari penghidupan di daerah lain, bahkan hingga ke luar negeri.

“Saya sebagai Gubernur Jawa Barat karena belum bisa menyiapkan lapangan kerja terbuka yang sangat banyak sehingga harus pergi ke luar negeri karena keterbatasannya lapangan kerja di Jawa Barat,” ujar Dedi. 

Di balik kalimat itu, ada gambaran tentang warga yang harus pergi untuk bekerja. Ada rumah yang ditinggalkan, keluarga menunggu, dan harapan agar suatu hari pekerjaan bisa ditemukan tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

Karena itu, investasi menjadi salah satu jalan yang terus didorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Investasi diharapkan tidak hanya menggerakkan perekonomian, tetapi juga membuka pekerjaan di tanah kelahiran masyarakat.

“Semoga ke depan kita akan terus mendorong investasi agar rakyat Jawa Barat bisa bekerja di kampung halamannya sendiri,” ucapnya.

Dari pekerjaan, perhatian kemudian bergeser ke jalan. Jalan provinsi terus dibenahi. Namun, di sejumlah wilayah kabupaten dan desa, jalan yang rusak masih menjadi bagian dari keseharian warga. 

Lubang dan permukaan jalan yang tidak layak dapat memperpanjang perjalanan menuju sekolah, pasar, sawah, hingga fasilitas kesehatan.

Bagi masyarakat desa, jalan adalah penghubung banyak kehidupan. Ketika jalan terganggu, aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar pun ikut tersendat.

“Jalan-jalan desa masih banyak yang rusak. Semoga nanti para bupati dan para kepala desanya memiliki anggaran yang cukup agar bisa membangun jalan kabupaten dan jalan desanya. Semoga juga provinsi memiliki anggaran yang cukup agar bisa membantunya,” ucap Dedi.

Di ruang-ruang kelas, persoalan lain masih menunggu. Sejumlah bangunan SD dan SMP membutuhkan rehabilitasi. Sementara kebutuhan sekolah baru terus bertambah seiring meningkatnya jumlah anak usia sekolah.

Dedi menilai pembangunan sekolah baru harus terus dilakukan agar akses pendidikan semakin luas. Setidaknya, anak-anak Jawa Barat harus memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA dan SMK.

“Kita harus terus membangun sekolah-sekolah baru agar di Jawa Barat rakyatnya bisa sekolah minimal sampai SMA dan SMK,” ujarnya.

Sementara di bidang kesehatan, persoalan hadir dengan wajah yang lebih personal. Ada warga yang membutuhkan pengobatan, tetapi terbentur biaya. Ada pula yang masih menghadapi persoalan layanan BPJS Kesehatan.

Dedi menceritakan seorang warga yang memiliki tunggakan Rp162 juta di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Warga tersebut masih harus menjalani operasi.

“Tadi malam juga saya membereskan tunggakan warga Rp162 juta ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dia nunggak dan dia harus operasi lagi, dia bingung. Kita akan terus memberikan bantuan, dukungan agar bisa terobati,” katanya.

Cerita itu menunjukkan, layanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan rumah sakit. Bagi sebagian warga, kemampuan membayar pengobatan masih menjadi persoalan yang menentukan apakah mereka bisa mendapatkan perawatan.

Sementara itu, alam Jawa Barat juga menyimpan pekerjaan rumahnya sendiri. Hutan yang rusak, sungai tercemar, sampah menumpuk, hingga abrasi pantai menjadi ancaman yang terus mengintai. Pembangunan, menurut Dedi, tidak boleh mengorbankan lingkungan yang menjadi penyangga kehidupan.

Pemprov Jabar tengah mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di sejumlah daerah. Namun, upaya menjaga lingkungan tetap membutuhkan kesadaran bersama.

Sungai yang bersih menghidupi masyarakat di sepanjang alirannya. Tanah yang sehat menopang pertanian. Laut yang terjaga menjadi ruang hidup nelayan. Dan udara yang bersih adalah kebutuhan paling dasar bagi manusia.

“Pencemaran lingkungannya harus dihindarkan. Jangan sampai mencemari sungai, udara dan merusak kualitas kehidupan masyarakat,” ujar Dedi.

Meski mengakui masih banyak kekurangan, Dedi optimistis berbagai persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat.

"Dirgahayu, Provinsi Jawa Barat Jawa Barat milik kita semua. Mari kita rawat dan jaga untuk kepentingan seluruh warga hatur nuhun," tegasnya. 

Refleksi DPRD Jabar

Jawa Barat genap berusia 81 tahun pada 19 Agustus 2026. Namun, usia panjang itu belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemerataan layanan dasar bagi warganya.

Di balik pembangunan fasilitas publik dan berbagai terobosan pemerintah, masih ada anak yang putus sekolah, ruang belajar yang belum cukup, hingga warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena persoalan administrasi.

Catatan itu menjadi bagian dari refleksi Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, pada momentum hari jadi Jawa Barat.

Bagi Siti, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya gedung sekolah atau fasilitas kesehatan yang berdiri. Yang lebih penting, fasilitas tersebut harus hadir di tempat yang membutuhkan dan dapat dijangkau masyarakat yang selama ini berada di belakang antrean pelayanan.

“Kalau kita melihat pendidikan, misalnya, kita masih punya catatan. Anak-anak yang putus sekolah itu enggak sedikit, loh, ya. Makanya, itu menjadi persoalan besar. Kemudian, catatan tahun ini terkait SPMB harus menjadi pelajaran. Itu sangat penting untuk yang akan datang,” ujar Siti, Rabu (19/8). 

Persoalan pendidikan masih berawal dari hal paling mendasar: tempat untuk belajar. Di sejumlah daerah, daya tampung sekolah belum sebanding dengan kebutuhan. 

Karena itu, rencana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dinilai harus benar-benar mengikuti kebutuhan setiap wilayah.

Pembangunan sekolah baru tidak cukup sekadar mengejar jumlah. Sekolah harus hadir di wilayah yang anak-anaknya membutuhkan ruang belajar.

“Kita masih punya PR untuk memenuhi rencana kita dalam menghadirkan USB yang sudah kita sepakati bareng-bareng. Pak Gubernur memberikan terobosan baru dan kita senang,” ucapnya.

Namun, membangun sekolah negeri juga tidak berarti mengesampingkan sekolah swasta. Selama ini, sekolah swasta ikut menopang sistem pendidikan Jawa Barat. 

Ketika daya tampung sekolah negeri terbatas, sekolah swasta menjadi tempat bagi anak-anak untuk tetap mendapatkan pendidikan.

Karena itu, Siti meminta kebijakan pembangunan pendidikan berjalan beriringan dengan penguatan sekolah swasta.

“Dulu, jumlah USB kurang lebih 24, itu kan jarang. Saya mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi untuk daerah-daerah yang memang sudah urgen untuk adanya USB. Tapi perlu juga dibarengi kesetaraan dan pemerataan kebijakan,” paparnya.

Menurut Siti, sekolah swasta juga memiliki peran besar dalam memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan.

“Sekolah-sekolah swasta ini juga perlu dipikirkan bareng-bareng karena mereka juga adalah pihak yang banyak bertanggung jawab justru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar,” lanjutnya.

Jika pendidikan berbicara tentang masa depan anak-anak, kesehatan berhadapan langsung dengan kebutuhan warga hari ini.

Siti menilai Pemprov Jabar telah mengambil langkah positif dengan mendorong rumah sakit milik pemerintah provinsi memberikan pelayanan kepada setiap pasien yang membutuhkan.

“Kalau dari sisi kesehatan, saya senang sekali dan bersyukur Jawa Barat memiliki terobosan yang sangat baik. Salah satunya adalah setiap pasien yang datang ke rumah sakit Jawa Barat tidak boleh ditolak,” katanya.

Namun, pintu rumah sakit yang terbuka belum otomatis membuat semua warga mudah mendapatkan pelayanan.

Masih ada persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan. Ada warga yang kepesertaannya tidak aktif, belum pernah terdaftar, hingga anak yang sejak lahir belum tercatat dalam Kartu Keluarga.

Persoalan yang tampak administratif itu bisa menjadi sangat berarti ketika seseorang sedang membutuhkan pertolongan medis.

“Ada yang BPJS-nya mati, kemudian belum pernah menjadi peserta BPJS, atau sejak lahir belum dimasukkan ke dalam BPJS. Kita masih punya catatan terkait dengan adanya anak-anak yang belum dimasukkan dalam KK, gitu, ya,” ujarnya.

Karena itu, Komisi V DPRD Jabar mendorong penguatan anggaran bagi enam rumah sakit milik Pemprov Jabar. Terutama, untuk memastikan warga kurang mampu tetap memperoleh pelayanan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah anggaran Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

“Kita sepakati bersama-sama untuk didorong melakukan pelayanan yang sangat baik. Termasuk juga anggaran SKTM itu. Kami di Komisi V mendorong dan meminta agar kebutuhan anggaran SKTM di enam rumah sakit, terutama rumah sakit besar, dapat terpenuhi,” ujarnya.

Kebutuhan pembiayaan kesehatan juga ikut membesar seiring pertumbuhan penduduk dan bertambahnya fasilitas yang harus dikelola pemerintah provinsi.

Siti menyoroti pengambilalihan manajemen Rumah Sakit Patrol di Indramayu. Setelah berada di bawah pengelolaan Pemprov Jabar, rumah sakit tersebut membutuhkan dukungan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

“Anggarannya besar karena penduduknya bertambah. Tapi juga ada catatan bahwa Jawa Barat itu sudah mengambil alih manajemen Rumah Sakit Patrol yang ada di Indramayu. Nah, kalau sudah milik Jawa Barat, ya anggarannya juga harus diperhatikan,” ucapnya.

Catatan tersebut menunjukkan, pembangunan fasilitas publik selalu memiliki konsekuensi. Ketika sebuah rumah sakit dibangun atau diambil alih, pekerjaan pemerintah tidak berhenti pada peresmian. 

Setelah pintunya dibuka, ada biaya yang harus disiapkan, tenaga yang harus dijaga, dan pelayanan yang harus terus berjalan.

Meski masih menyimpan banyak pekerjaan rumah, tidak semua catatan layanan dasar Jawa Barat bernada muram.

Penanganan stunting menjadi salah satu capaian yang dinilai positif oleh Siti. Penurunan angka stunting, menurut dia, merupakan hasil kerja lintas sektor yang dilakukan sejak pencegahan hingga penanganan.

“Kalau bab stunting, Alhamdulillah. Konvergensi penurunan angka stunting, sejak pencegahan, kemudian kuratifnya, dan rehabilitatifnya, mulai dari intervensi gizi sensitif dan spesifik, termasuk juga layanan-layanan dan perhatian, semua digerakkan,” ujarnya.

Kerja bersama tersebut, kata Siti, ikut mendorong penurunan angka stunting sekaligus membawa apresiasi bagi Jawa Barat dari pemerintah pusat.

“Sehingga angka stunting ini memang menjadi prestasi. Jawa Barat mendapatkan apresiasi dari pusat juga,” katanya. (gin)