Warga Geruduk DPRD Jabar, Desak Investigasi dan Pansus Buntut Kisruh SPMB 2026

INILAHKORAN.ID - polemik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 memasuki babak baru. Sejumlah orangtua siswa bersama pemerhati pendidikan turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026).

Mereka menumpahkan kekecewaan atas pelaksanaan SPMB yang dinilai penuh persoalan, mulai dari gangguan sistem, lemahnya pelayanan, hingga kebijakan yang dianggap tidak matang. Massa mendesak adanya langkah serius untuk mengusut pihak yang bertanggung jawab atas kekacauan tersebut.

Dalam aksinya, demonstran mengajukan tiga tuntutan utama. Mereka meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk tim investigasi independen, menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang terbukti lalai, serta mendorong DPRD Jawa Barat membentuk panitia khusus (Pansus) guna mengungkap akar persoalan SPMB 2026.

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat, Iwan Hermawan menilai, salah satu pemicu utama kekacauan terjadi akibat pergantian aplikasi yang digunakan dalam proses penerimaan siswa baru.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru menimbulkan masalah baru karena dilakukan tanpa kesiapan yang memadai.

"Sangat kecewa dengan carut marutnya SPMB 2026. Salah satunya penyebab adalah penggantian aplikasi oleh oknum Dinas Pendidikan Jabar. Padahal gubernur mengatakan jangan diganti karena itu (aplikasi sebelumnya) masih bagus," ujar Iwan.

Sistem Baru SMPB Terkesan Buru-buru

Ia menilai, penerapan sistem baru dilakukan secara tergesa-gesa karena tidak diawali tahapan simulasi maupun pengujian yang cukup. Dampaknya, masyarakat kesulitan memahami proses yang sedang berjalan.

"Bahkan ada ketidakpatuhan kepada gubernur. Harusnya pemetaan di lakukan bulan Maret bukan sekarang, kalau bersamaan ya jadi kacau seperti sekarang," ucapnya.

Tak hanya menyoroti persoalan sistem, Iwan juga mengkritik buruknya respons layanan pengaduan yang diterima masyarakat selama proses SPMB berlangsung. Menurut dia, jumlah petugas yang disediakan jauh dari memadai dibandingkan banyaknya keluhan yang masuk.

"Satu lagi ada pelayanan yang buruk terhadap pengaduan masyarakat. Bayangkan puluhan orangtua siswa hanya dilayani oleh dua orang," katanya.

Atas kondisi tersebut, massa mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi segera membentuk tim investigasi yang melibatkan aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan SPMB.

Iwan menilai, persoalan yang muncul tidak bisa dianggap sebagai kesalahan administratif biasa karena telah berdampak langsung terhadap peserta didik dan keluarganya.

"Ini ada indikasi pelanggaran pidana undang-undang nomor 35 tahun 2014 itu, anak tidak boleh mendapat perlakuan tindak fisik maupun psikis," tuturnya.

Selain investigasi, massa juga meminta tindakan tegas terhadap aparatur sipil negara yang terbukti tidak menjalankan kewajiban pelayanan publik secara optimal. Mereka menilai evaluasi harus disertai konsekuensi yang jelas bagi pihak yang bertanggung jawab.

"Kedua ini ada indikasi pelarangan terhadap PP 94 tahun 2001 tentang disiplin PNS, seorang PNS ini wajib melayani dengan baik jangan sampai merugikan masyarakat. Kalau terbukti melanggar, bila perlu gubernur melakukan pencopotan," katanya.

Desak Pembentukan Pansus SPMB

Di hadapan DPRD Jawa Barat, massa juga mendesak pembentukan Pansus agar persoalan SPMB 2026 tidak berhenti pada permintaan maaf semata. Mereka menginginkan investigasi yang lebih mendalam untuk menemukan sumber masalah sekaligus mencegah kejadian serupa terulang pada tahun-tahun berikutnya.

"Karena Dinas Pendidikan sudah minta maaf, tidak cukup dimaafkan, teliti dimana letak kesalahannya untuk gambaran tahun depan," ucapnya.

Selain meminta keterlibatan DPRD Jabar, Iwan juga mendorong Ombudsman Republik Indonesia turun tangan memeriksa dugaan maladministrasi yang terjadi selama proses penerimaan siswa baru.

Baginya, polemik SPMB 2026 telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat sekaligus mencoreng citra pelayanan pendidikan di Jawa Barat yang selama ini digaungkan sebagai provinsi istimewa.

"Saya sayangkan Jawa Barat Istimewa yang digembor-gemborkan KDM tercoreng oleh dengan apa yang dilakukan Dinas Pendidikan sehingga terjadi SPMB Jabar kacau," tandasnya.