Tak Ada Kursi SMP Negeri Menganggur, Peserta Antrean Isi Kuota SPMB yang Kosong

INILAHKORAN.ID - Kursi SMP Negeri Bandung yang sempat kosong akibat peserta seleksi penerimaan murid baru (SPMB) didiskualifikasi, dipastikan langsung terisi peserta yang berada dalam daftar antrean. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyebut, mekanisme pengisian berjalan cepat sehingga kuota di seluruh SMP Negeri tetap terpenuhi.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, peserta yang didiskualifikasi memang kehilangan kesempatan bersekolah di SMP Negeri. Namun, kursi yang ditinggalkan tidak dibiarkan kosong karena langsung diberikan kepada calon siswa lain yang masih mengantre.

"Itu sudah diisi langsung oleh antrean. Antreannya banyak, banyak sekali. Langsung semua SMP Negeri, alhamdulillah, terisi dengan baik," kata Farhan, Rabu (8/7/2026).

Dia menjelaskan, saat ini jumlah kursi SMP di Kota Bandung hampir seluruhnya telah memenuhi kuota. Pihaknya optimistis, seluruh proses penerimaan peserta didik dapat dituntaskan pada akhir Juli 2026.

Meski demikian, mengaku prihatin terhadap peserta yang didiskualifikasi dalam proses SPMB.

Menurutnya, mereka tetap merupakan anak-anak yang harus mendapatkan akses pendidikan. Sehingga pihaknya memastikan, kursi di sekolah swasta masih tersedia bagi siswa yang tidak lagi dapat diterima di sekolah negeri.

"Kalau yang didiskualifikasi, saya sangat prihatin. Karena bagaimanapun juga itu anak-anak kita. Tapi insya Allah ruang, kelas dan kursi untuk sekolah swasta bagi mereka yang didiskualifikasi dari SPMB akan selalu tersedia," ucapnya.

Farhan juga mengimbau para orang tua agar tidak mencoba mencari celah dalam proses penerimaan siswa. Dia menilai, tindakan tersebut justru berpotensi merugikan anak apabila berujung pada sanksi diskualifikasi.

"Saya menghimbau para orang tua jangan sampai mencari peluang-peluang yang justru nanti berdampak. Yang kena dampaknya anak-anak. Kasihan," ujar dia.

Setelah seluruh kuota SMP Negeri terpenuhi, Pemkot Bandung ditambahkannya akan memfokuskan perhatian pada pemerataan akses pendidikan. Salah satunya, dengan mengatasi wilayah yang masih mengalami blank spot SMP Negeri sebelum mendorong penambahan SMA negeri secara lebih masif di Kota Bandung.