Warga Soreang Bertanya, Mengapa RSUD Soreang Lama Dibiarkan Terbengkalai?

INILAHKORAN.ID - Warga Soreang mempertanyakan arah  kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung yang membiarkan gedung RSUD Soreang lama bertahun-tahun dibiarkan terbengkalai. 

Bangunan RSUD Soreang yang berdiri di tengah-tengah kota Soreang itu dianggap tidak penting, padahal dana publik pernah digelontorkan cukup besar untuk membangunnya.

"Pemerintah malah sibuk merencanakan pembangunan RSUD baru di Cimaung, Kertasari dan Arjasari. Memang itu juga penting, namun bagaimana mungkin pemerintah bisa meyakinkan publik bahwa proyek-proyek rumah sakit baru itu benar-benar dibutuhkan, sementara rumah sakit di pusat ibu kota Kabupaten Bandung saja dibiarkan rusak tanpa kejelasan," kata Salah seorang warga Soreang, Yopi, Kamis 11 Desember 2025.

Hingga saat ini, kata Yopi, sebagai masyarakat ia sama sekali tidak mendapatkan penjelasan terbuka soal rencana pemanfaatannya. Tidak ada analisis kebutuhan dan tidak ada laporan kenapa bangunan yang masih kokoh 'dipensiunkan' begitu saja. Sehingga, wajar saja jika masyarakat melihat ada ketidakkonsistenan dalam kebijakan kesehatan di Kabupaten Bandung.

"Apalagi aturan pengelolaan aset daerah sebenarnya mengharuskan pemerintah untuk memelihara dan mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada. Ketika kewajiban dasar ini tidak dijalankan, publik pun bertanya-tanya apakah pembangunan RSUD baru benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat atau sekadar proyek yang tidak terhubung satu sama lain," ujarnya.

Pandangannya ini, lanjut Yopi, bukan bermaksud  menolak pembangunan rumah sakit baru. Namun alangkah baiknya jika pemerintah juga mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka soal rencana terhadap RSUD lama. Kenapa bangunan tersebut diterlantarkan. Lalu, bagaimana pembangunan RSUD baru dirancang sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang menyeluruh.

"Selama belum ada jawaban resmi, wajar jika masyarakat terus mempertanyakan arah kebijakan kesehatan di Kabupaten Bandung. Aset publik bukan milik pejabat yang kebijakan bisa berubah sesuai selera padahal aset publik adalah milik masyarakat, dan pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan," katanya.