Wujudkan Pemilu Berkualitas, Sekolah Politik Warga Siap Digelar
Meski pemilu 2024 masih jauh, namun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandung telah menyiapkan strategi menyambutnya.
INILAHKORAN- Meski pemilu 2024 masih jauh, namun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandung telah menyiapkan strategi menyambutnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, akan memberikan dukungan penuh demi terwujudnya pemilu berintegritas dan berkualitas di Kota Bandung.
"Perlu ada kerja sama dengan pihak KPU juga agar tingkat partisipasi lebih baik, sehingga tidak terjadi pelanggaran dari para peserta pemilu dan pilkada. Masyarakat juga perlu pendidikan politik yang baik untuk kita bisa sama-sama mewujudkan hal tersebut," kata Yana, Jumat 14 Januari 2022.
Sebagai informasi, pada 2019. Kota Bandung mencapai 86,45 persen. Angka tersebut naik sembilan persen jika dibandingkan dengan pemilu pada 2014 lalu yang mencapai 77,76 persen.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bandung, Zaky Muhammad Zam Zam menyampaikan beberapa langkah untuk 'memanaskan mesin' politik di Kota Bandung. Salah satunya dengan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).
"Tiap tahun program ini sudah ada. Tapi, memang sejak pandemi, kita membatasi pertemuan dengan daring/online. Kita menjaring masyarakat khususnya kaum milenial dengan batas usia maksimal 30 tahun," kata Zaky.
Selama SKPP berlangsung, para peserta akan dibekali dengan pelatihan keilmuan demokrasi, khususnya terkait dengan kepemiluan dan kepengawasan pemilu.
Hasil dari SKPP ini, Zaky mengatakan, bukan hanya mengenai seberapa meningkatnya partisipasi warga Bandung dalam perhelatan pemilu mendatang.
Namun juga, diharapkan mampu meningkatkan kepedulian masyarakat Bandung untuk ikut mengambil peran dalam mengawasi proses politik yang berlangsung.
Baca Juga: Pemkot Bandung Terima 564 Pengaduan Masyarakat Selama 2021, Sudah 505 Pengaduan Diselesaikan
"Misalnya, dari tahap kampanye. Bagaimana masyarakat bisa sadar dengan politik uang yang sampai hari ini masih membudaya. Lalu juga hate speech, apalagi dengan perkembangan informasi digital," ucapnya.
Selain SKPP, Zaky menyebutkan, Bawaslu juga melakukan optimalisasi melalui media sosial yang memuat edukasi politik. Tak hanya dalam jaringan (daring), edukasi politik juga dilakukan secara tatap muka bertemu masyarakat langsung.
"Meski memang terbatas karena covid, tapi kita tetap menyasar dari berbagai kalangan. Seperti melalui forum RW, kelompok ibu-ibu pengajian, dan organisasi kepemudaan," ujar dia.
Sampai saat ini belum ada keputusan resmi mengenai kapan pemilu 2024 akan berlangsung. Namun, Zaky mengatakan, jika pemilu dilaksanakan pada Februari 2024, maka Juli 2022 Bawaslu akan mempersiapkan tahap awal sosialisasi.
Sampai saat ini, sudah lebih dari 500 kader yang tergabung dalam SKPP. Tentu proses panjang ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Kota Bandung. *** (Yogo Triastopo)***
