106 Ribu Anak di Jabar Tak Sekolah, Dedi Mulyadi Siapkan Gerakan Jemput ke Rumah

INILAHKORAN.ID - Sebanyak 106 ribu anak di Jawa Barat tercatat tidak mengenyam pendidikan. Fakta ini bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal darurat yang memaksa pemerintah bergerak cepat.

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menempatkan Jawa Barat di posisi teratas secara nasional, dengan 106.196 anak tidak sekolah. Jumlah itu jauh melampaui Provinsi Jawa Tengah 59 ribu anak dan Provinsi Jawa Timur 53 ribu anak, memperlihatkan skala persoalan yang jauh lebih kompleks.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tak menampik kondisi tersebut. Ia justru menempatkan isu anak tidak sekolah sebagai prioritas utama kebijakan pendidikan di wilayahnya.

“Ini yang menjadi perhatian kita hari ini. Nanti kita buat data, di mana saja anak-anak yang tidak sekolah itu,” ujar Dedi di Kota Bandung, Senin (27/4/2026).

Alih-alih sekadar mengandalkan angka global, Pemprov Jabar akan melakukan pemetaan detail hingga tingkat kabupaten/kota. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan intervensi yang dilakukan tidak salah sasaran.

Dedi menegaskan, pemerintah telah menyiapkan skema untuk menekan angka tersebut, terutama dengan menjamin akses pendidikan gratis bagi warga kurang mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta.

“Sekolah negeri, swasta untuk masyarakat tidak mampu gratis. Di tingkat SD juga sudah ditanggung pemerintah daerah,” ucapnya.

Dengan skema itu, alasan ekonomi seharusnya tidak lagi menjadi penghalang anak untuk bersekolah, khususnya di jenjang dasar yang sudah sepenuhnya ditopang pemerintah daerah.

Namun, Dedi juga memberi sinyal bahwa persoalan ini tidak semata urusan negara. Ia menyoroti rendahnya keterlibatan sebagian orang tua dalam memastikan keberlanjutan pendidikan anak.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah akan melakukan pendekatan langsung berbasis wilayah. Aparat desa, dinas pendidikan hingga tim pengawas akan turun ke lapangan untuk menjemput kembali anak-anak yang putus sekolah.

“Nanti didatangi oleh aparat desa, dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, dan tim pengawas untuk didorong kembali sekolah,” katanya.

Menyikapi arahan Kemendikdasmen dalam implementasi pembelajaran jarak jauh (PJJ), Dedi menegaskan kesiapan daerah menjadi kunci jika kebijakan itu diterapkan secara luas.

“Daerah harus siap,” tandasnya.***