26.968 Honorer Pemprov Jabar Resmi Jadi PPPK Paruh Waktu, Pengangkatan Penuh Dilakukan Bertahap

INILAHKORAN, Bandung - Pemprov Jabar resmi menetapkan 26.968 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Nantinya, mereka akan diangkat secara bertahap menjadi PPPK penuh waktu, menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, tahun ini pihaknya akan melakukan simulasi dengan mengangkat 4 ribu PPPK penuh waktu lebih dulu.

“Yang formasi tahun ini 4 ribu dulu ya dan nanti 2026 akan kami persiapkan (penambahan),” ujar Herman dikutip Rabu 24 September 2025.

Herman menegaskan, pengangkatan penuh waktu tidak bisa dilakukan sekaligus dalam satu tahun anggaran. Jika dipaksakan, belanja pegawai akan membengkak hingga 40 persen dari APBD, sementara Pemprov Jabar berkomitmen menjaga belanja aparatur tetap di bawah 30 persen.

“Kalau semua diangkat nanti tidak ada biaya untuk membuat jalan kemudian kami meminta pada pusat, kami tidak mau seperti itu. Pokoknya semua diangkat tapi timming-nya harus tepat,” tegasnya.

Sebelumnya, jumlah honorer yang diusulkan menjadi PPPK paruh waktu mencapai 27.163 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi, sebanyak tujuh orang tercatat meninggal dunia dan 188 orang tidak lagi aktif bekerja, sehingga total yang diusulkan menjadi 26.968 orang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Dedi Sopandi menjelaskan, tenaga honorer yang diangkat berasal dari berbagai kategori.

“PPPK paruh waktu ini berasal dari rekomendasi hasil seleksi PPPK gelombang pertama dan mereka yang sudah mengabdi lebih dari dua tahun. Termasuk juga peserta seleksi CPNS yang tidak lulus,” ujarnya.

Dedi merinci, dari total potensi 27.163 tenaga honorer, terdiri dari kategori R2 sebanyak 915 orang, R3 sebanyak 21.590 orang, dan R4 sebanyak 4.617 orang. R2 merupakan eks tenaga honorer K2, R3 adalah non-ASN yang sudah terdata di BKN, sementara R4 adalah non-ASN yang bekerja minimal dua tahun berturut-turut tetapi belum masuk dalam data BKN.

Ia menambahkan, setelah diumumkan resmi oleh BKN, 26.968 PPPK paruh waktu wajib melengkapi dokumen seperti daftar riwayat hidup, SKCK, dan surat keterangan sehat sebelum mendapatkan Nomor Induk Pegawai.

“Pengangkatan dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Menurut Dedi, selama masih berstatus paruh waktu, gaji tenaga honorer dibebankan pada belanja jasa masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun jika sudah penuh waktu, penggajiannya akan mengikuti Perpres kepegawaian dan masuk ke pos belanja pegawai.

“Harus ada rumusan yang jelas, apakah pengangkatannya dilakukan bertahap per tahun, disesuaikan dengan jumlah pensiun, atau mengikuti kondisi keuangan daerah,” pungkasnya.