9.628 Warga dari 19 Desa Terima Kompensasi Dampak Penutupan Tambang Bogor, Total Rp6 Miliar Disalurkan Tahap Awal

INILAHKORAN, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menyalurkan bantuan kompensasi bagi ribuan warga terdampak kebijakan penutupan sementara tambang di kawasan Kabupaten bogor. Total sebanyak 9.628 kepala keluarga (KK) tercatat sebagai penerima manfaat, dengan penyaluran tahap awal senilai hampir Rp6 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Jabar Ade Afriandi mengatakan, verifikasi data warga terdampak telah dilakukan secara bertahap sejak awal Oktober.

“Hari ini ada dua kerjaan teknis, pertama ada 928 kepala keluarga di Kecamatan Parung Panjang yang sejak tanggal 7 Oktober sampai 27 Oktober kita lakukan verifikasi. Dari 1.001 yang diajukan, sudah fix 928. Jadi hari ini bantuan sosial disalurkan untuk masyarakat desa yang terdampak kebijakan pengaturan tambang dan operasional angkutan material,” jelas Ade, Senin 3 November 2025.

Ia menegaskan, penyaluran dilakukan non-tunai langsung ke rekening penerima, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, lanjut Ade, terdapat 2.010 warga di Kecamatan Cigudeg dan Parung Panjang yang tengah menunggu proses pembukaan rekening di Bank BJB. Sementara sekitar 6.000 warga lainnya masih melengkapi dokumen administrasi agar bisa segera menerima bantuan serupa.

“Total keseluruhan ada 9.628 warga. Ini belum 100 persen, karena masih ada dua desa yaitu Cipinang dan Rengasjajar yang prosesnya belum selesai. Dua wilayah ini paling banyak tambangnya, jadi datanya lebih kompleks dan tidak serentak dengan yang lain,” ungkapnya.

Ade menjelaskan, proses verifikasi dilakukan melalui aplikasi yang dikelola Biro Perekonomian Jabar berdasarkan usulan dari 19 desa terdampak. Penerima bantuan dikategorikan sesuai jenis pekerjaan seperti sopir truk, buruh angkut, pedagang sekitar kuari, hingga tukang tambal ban dan bengkel yang kehilangan penghasilan akibat penutupan tambang.

“Ada juga 23 KK di Desa Cipinang yang belum sempat masuk dalam usulan awal,” tambahnya.

Untuk tahap pertama, dana kompensasi bersumber dari APBD Jabar melalui pos Belanja Tak Terduga (BTT).

“Totalnya hampir Rp6 miliar untuk 928 KK di bulan November. Sisanya akan diselesaikan dalam satu hingga dua minggu ke depan. Sebanyak 9.168 warga lainnya akan menerima bantuan Rp3 juta pada November, dan berikutnya direncanakan cair pada Januari,” kata Ade.

Kebijakan penyaluran kompensasi ini merupakan bagian dari langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menekan dampak sosial ekonomi akibat penghentian sementara aktivitas tambang dan truk pengangkut material di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. 

Mengingat dalam rentang 2019–2024, sebanyak 195 orang meninggal dunia dan 104 lainnya luka berat akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan tambang di wilayah tersebut. Situasi tersebut akhirnya memicu kebijakan penghentian aktivitas tambang sementara secara menyeluruh.***