Ada Bupati yang Disetir OPD Soal Alokasi APBD, Dedi Mulyadi Beri Ultimatum

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyadari, apa yang dikemukakan para mahasiswa dalam forum dialog di Gedung Sate, Rabu 3 September 2025, mengenai pembangunan selaras dengan yang diinginkannya.

Pemprov Jabar, kata Dedi Mulyadi, terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang menjadi ranahnya. Sisi lain, juga mendorong pemerintah kabupaten/kota, untuk mengakselerasi serupa.

Seperti di Kabupaten Cirebon, Dedi Mulyadi mengaku sudah meminta Bupati Cirebon Imron Rosyadi untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur.

Sebab Dedi mengaku heran, karena anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon.

Ternyata disana ungkap dia, Bupati Imron masih disetir oleh organisasi perangkat daerah (OPD). APBD Pemkab Cirebon mayoritas banyak digunakan untuk perjalanan dinas.

"Saya kan misalnya infrastruktur di Cirebon kan saya sudah, Bupati Cirebon sudah saya panggil waktu itu. Kenapa anggarannya rendah? Ternyata kan bupatinya lebih diatur oleh OPD-nya," ujar Dedi.

Akhirnya, dia mengultimatum Bupati Imron bahwa anggaran perjalanan dinas tidak boleh lebih dari 7,5 persen dari APBD Pemkab Cirebon.

"Setelah itu saya kasih ultimatum. Kalau tidak 7,5 persen dari Rp4,2 triliun anggaran perjalanan, saya nggak akan rekomendasi itu APBD-nya," ungkapnya.

Demikian pula di Tasikmalaya, dimana selama ini selalu mendapatkan porsi bantuan anggaran yang besar dari Pemprov Jabar. Namun nyatanya kondisi infrastruktur jalan di sana dinilainya masih buruk.

"Artinya selama ini tidak tepat sasaran. Untuk itu, itu yang akan kita evaluasi," tandasnya.