Air Sungai Dialihkan ke PDAM, IP Padi Petani Cirebon Anjlok dari 3 ke-1

INILAHKORAN.ID - Sebagian distribusi aliran sungai diambil PDAM, membuat hasil panen padi di Desa Matangaji Kabupaten Cirebon menurun drastis. 

Indeks pertanaman (IP) padi di Desa Matangaji turun drastis dari IP 300 menjadi IP 100. Dari yang seharusnya bisa menanam dan panen tiga kali dalam setahun, kini petani hanya mampu satu kali tanam.

Keluhan itu mencuat dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ratnawati. Forum itu menjadi ruang bagi petani menyuarakan kegelisahan yang selama ini dipendam.

Ustaz Uyi, petani sekaligus tokoh masyarakat Desa Matangaji, menegaskan persoalan bukan terletak pada minimnya sumber air. Menurutnya, debit Sungai Cipaniis sejatinya sangat mencukupi untuk kebutuhan pertanian.

“Sungai di sini bisa sampai 500 liter per detik. Area dua juga 500 liter per detik. Untuk PDAM juga 500 liter per detik. Tapi sekarang ini hampir lebih dari sepertiganya masuk ke PDAM,” ujar Uyi, Rabu 4 Februari 2026.

Akibat kondisi tersebut, siklus pertanian pun terganggu. Sawah yang dulunya produktif sepanjang tahun kini bergantung pada curah hujan.

“Yang biasa panen tiga kali dalam setahun, sekarang hanya bisa sekali,” ungkapnya. 

Uyi menilai persoalan air tidak bisa dipisahkan dari agenda besar ketahanan pangan nasional. Bahkan, saat mengikuti pelatihan di pusat pelatihan pertanian di Cianjur, ia mengaku telah menyampaikan langsung aspirasi tersebut kepada Menteri Pertanian.

“Kalau pemerintah sekarang bicara efisiensi tanah, kami minta juga efisiensi air. Dari sumber itu jangan semuanya diambil PDAM,” ucapnya. 

Menurutnya, penguatan sektor pertanian membutuhkan jaminan ketersediaan air yang berkelanjutan. Tanpa itu, target ketahanan pangan hingga swasembada beras hanya akan menjadi slogan.

“Bagaimana tercapai ketahanan pangan, apalagi swasembada beras seperti dulu, kalau swasembada airnya tidak tercapai,” aku Uyi. 

Diajuga mendorong pemerintah mencari alternatif penyediaan air bersih untuk kebutuhan perkotaan, agar pasokan air pertanian tidak terus tergerus.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. Ratnawati, menilai persoalan distribusi air lintas daerah terjadi akibat tumpang tindih kewenangan pengelolaan.

“PDAM ini ke depan akan di-merger menjadi satu milik pemerintah provinsi. Karena kewenangannya sekarang tumpang tindih, dari Kuningan ke Kabupaten Cirebon, tujuannya ke Indramayu, termasuk Kota Cirebon,” jelasnya.
Dia mengakui, dampak paling nyata dari persoalan tersebut dirasakan langsung oleh petani yang kehilangan kesempatan panen maksimal. Seharusnya bisa tiga kali panen, tapi hanya satu kali. 

"Memang dilemanya, kalau hujan kebanjiran, kalau kemarau kekeringan,” kata Ratnawati.

Ratnawati memastikan aspirasi petani akan dibawa ke tingkat provinsi untuk dicarikan solusi.
Kalau tidak, masyarakat akan seperti ini terus. Dia berjanji akan berdiskusi langsung dengan Gubernur. 

"Saya pastikan masalah ini akan saya bawa berdiskusi dengan gubernur. Ini supaya ada solusi yang cepat dan masyarakat tidak dirugikan," tukasnya.