Akhir Tahun 2025, Ngatiyana Harap Angka Kemiskinan di Cimahi Turun Hingga 4,28 Persen

INILAHKORAN.ID - Wali kota cimahi, Ngatiyana mengklaim angka kemiskinan di Cimahi menunjukkan tren penurunan. Pihaknya pun terus mendorong sinergi antar perangkat daerah serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan data, angka kemiskinan Kota Cimahi berhasil turun dari 5,35 persen pada tahun 2021 menjadi 4,39 persen pada tahun 2024. 

"Pada tahun 2025 ini, saya berharap kita dapat bersama-sama menurunkan tingkat kemiskinan hingga berada pada kisaran 3,87 sampai 4,28 persen," kata Ngatiyana.

Ngatiyana menjelaskan, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk dilaksanakan secara terintegrasi, tepat sasaran, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. 

Menurutnya, kebijakan nasional tersebut juga menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen dalam lima tahun ke depan, sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

"Presiden menargetkan dalam lima tahun kemiskinan ekstrem menjadi nol persen," jelasnya.

Tak cuma itu, Ngatiyana mengaku telah menginstruksikan penyusunan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta pengalokasian anggaran dalam APBD. 

"Hal itu dibutuhkan untuk mendukung pencapaian target tersebut. Termasuk pemutakhiran data penerima manfaat berbasis nama dan alamat pada tahun 2026 harus segera terealisasi," paparnya.

"Dengan begitu, berbagai program yang bersinergi dalam upaya penanganan pengentasan kemiskinan bisa efektif dan tepat sasaran," sambungnya.

Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira menyebut, lima fokus penguatan penanggulangan kemiskinan pada 2025. Pertama, penguatan data terpadu melalui harmonisasi DTKS, P3KE, dan data sektoral perangkat daerah, dengan verifikasi dan validasi minimal setiap triwulan oleh Dinas Sosial.

"Penyelarasan seluruh program perangkat daerah agar benar-benar menyasar rumah tangga miskin dan miskin ekstrem sejak tahap perencanaan," kata Adhitia.

Ketiga, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu melalui dashboard penanggulangan kemiskinan untuk memantau outcome secara real-time. 

Kemudian, penguatan pendampingan keluarga miskin ekstrem melalui peran kecamatan dan kelurahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Serta penguatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga.

"Kami mendorong perubahan paradigma penanganan kemiskinan dari sekadar pendekatan kuratif berbasis bantuan, menuju pendekatan holistik, kolaboratif, dan berbasis pemberdayaan," ujarnya.

"Potensi kolaborasi dengan dunia usaha, komunitas pengusaha, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial di Kota Cimahi sangat besar dan perlu dioptimalkan," tegasnya.

Ngatiyana menilai, penanggulangan kemiskinan bukan pekerjaan satu perangkat daerah saja tetapi kerja kolektif bersama baik unsur pemerintah, lembaga usaha, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan lainnya. 

"Dengan bekerja secara kolektif, saya yakin kita dapat mempercepat langkah menuju kota Cimahi yang lebih sejahtera dan inklusif," tandasnya.***