Amdal Data Center BDx Jatiluhur Dikaji Ketat, Isu Air Jadi Penentu

INILAHKORAN.ID - Pembahasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) proyek Data Center BDx Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta memasuki fase krusial. 

Sejumlah ahli dari BRIN, pemerintah pusat, akademisi, hingga perwakilan masyarakat dilibatkan untuk menguji dampak lingkungan proyek yang digadang-gadang menjadi salah satu pusat komputasi kecerdasan buatan (AI) terbesar di Indonesia tersebut.

Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menegaskan, pembahasan yang berlangsung saat ini belum menghasilkan keputusan final terkait kelayakan proyek. Seluruh masukan dari berbagai pihak masih akan dirumuskan dalam pembahasan teknis sebelum menjadi dasar penerbitan izin.

"Ini belum final ya, jadi baru pembahasan Amdal. Tadi kita minta pendapat dari berbagai ahli, termasuk dari BRIN, BKPM, dan termasuk juga dari UI dan ini akan ditampung tentunya dan menjadi pembahasan secara teknis yang nanti dituangkan di wadah berita acara," kata Saepul usai rapat pembahasan di Kantor Pemkab Purwakarta, Senin (5/10/2026).

Menurutnya, fokus utama pembahasan adalah dampak kehadiran pusat data terhadap lingkungan, terutama terkait ketersediaan air, pasokan listrik, serta keberlanjutan ekosistem di sekitar Waduk Jatiluhur.

Isu penggunaan air menjadi salah satu perhatian terbesar dalam rapat tersebut. Berdasarkan paparan yang disampaikan, kebutuhan air Data Center BDx Jatiluhur diperkirakan mencapai 27 liter per detik (LPS).

Dia menjelaskan, pasokan air direncanakan berasal dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang memiliki kapasitas izin sekitar 120 LPS. Saat ini, pemanfaatannya baru mencapai 70 LPS sehingga masih tersedia cadangan sekitar 50 LPS.

"Nah ternyata SPAM yang ada di sekitar Data Center BDx itu, kita dapat izin sekitar 120 LPS. Dari 120 LPS ini baru terpakai 70 LPS. Nah berarti ada sisa 50 LPS. Nah 50 LPS ini kalau kita pasok ke BDx berarti terpakai 27, berarti masih ada 23," paparnya.

Meski demikian, dia menegaskan kapasitas tersebut masih harus diuji lebih lanjut, terutama untuk memastikan neraca air tetap aman saat musim kemarau.

"Nah jangan sampai izinnya ada, tapi neraca airnya nggak cukup," tegasnya.

Saepul menambahkan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Purwakarta akan melakukan kajian dalam jangka waktu 10 hari terkait Amdal dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Digodok dalam jangka 10 hari. Dan Purwakarta ini kan izinnya izin lanjutan ya, Amdal sama PBG. Kan izin awalnya dari BKPM. Nah ini, kita saking hati-hatinya, pokoknya pengin terantisipasi semua dampak lingkungannya," ucapnya.

Dalam rapat tersebut, Perum Jasa Tirta (PJT) dan PDAM disebut telah menyampaikan jika tambahan kebutuhan air untuk proyek tersebut masih berada dalam batas aman dan tidak diperkirakan mengganggu kebutuhan masyarakat maupun sektor pertanian.

Sementara itu, Senior Artificial Intelligence Researcher BRIN Dini Fronitasari menuturkan Indonesia memang membutuhkan infrastruktur komputasi AI sendiri untuk mengejar kebutuhan pengolahan data yang terus meningkat.

Dia mengungkapkan, kapasitas pusat data nasional saat ini baru sekitar 580 megawatt, sedangkan kebutuhan diproyeksikan mencapai 3,5 gigawatt pada 2030.

"Kita tahu bahwa kapasitas pusat data nasional itu baru sekitar 580 megawatt, sementara kebutuhan diproyeksikan itu mencapai sekitar 3,5 gigawatt pada 2030," kata Dini.

Menurutnya, proyek Data Center BDx Jatiluhur menawarkan peluang strategis karena telah memiliki dukungan pasokan daya yang besar. Namun, pembangunan tetap harus memastikan perlindungan terhadap sumber daya air dan lingkungan sekitar.

"Keputusan menghentikan sementara ini karena belum ada Amdal-nya, belum ada kajian, ini bukanlah langkah mundur," ujarnya.

Dini mengidentifikasi sejumlah aspek yang masih memerlukan pendalaman, mulai dari neraca air saat musim kemarau, keandalan pasokan listrik, pengelolaan limbah, hingga manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat sekitar.

Dia menilai, seluruh tantangan tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan penerapan teknologi yang tepat.

"Sistem pendingin tertutup dapat sebenarnya memangkas kebutuhan air hingga 80 sampai 90 persen," katanya.

Selain itu, Dini menekankan pentingnya memastikan masyarakat Purwakarta memperoleh manfaat langsung dari investasi tersebut, termasuk melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyerapan tenaga kerja di sektor teknologi.

"Sehingga nantinya kita pastikan air yang digunakan untuk data center itu tidak hanya untuk data center tapi juga pasokan air ke warga juga tidak terganggu," ujarnya.

Dukungan terhadap pengembangan proyek juga disampaikan Direktur Wilayah III BKPM Edy Junaedi Harahap. Menurutnya, manfaat terbesar dari investasi pusat data bukan hanya berasal dari nilai proyek, melainkan efek berganda yang ditimbulkannya terhadap perekonomian daerah.

"Yang sulit terukur malah multiplier effect-nya. Ada supply chain terkait makan siang harian karyawan, seragam, kemudian juga logistik dan lain-lain," kata Edy.

Dia menambahkan, kehadiran investasi skala besar berpotensi mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kawasan proyek.

Sisi lain, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber BRIN Hilman Ferdinandus Pardede mengingatkan pentingnya mitigasi risiko sejak tahap perencanaan.

Menurutnya, seluruh potensi dampak harus dianalisis secara terbuka agar risiko terhadap lingkungan dapat ditekan semaksimal mungkin.

"Risiko itu pasti ada, tapi usahakan kita kurangi semaksimal mungkin," katanya.

Hilman juga mengusulkan adanya parameter operasional yang dikaitkan dengan kondisi Waduk Jatiluhur, termasuk kemungkinan pembatasan atau penghentian operasi apabila tinggi muka air berada di bawah batas tertentu.

Sementara itu, CEO BDx Indonesia Agus Hartono Wijaya memastikan perusahaan akan mengikuti seluruh proses yang sedang berlangsung dan memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

"Kami akan take note dan pastinya kami akan comply dengan semua yang akan di masukan-masukan tersebut tadi," ujar Agus.

Dia menambahkan, BDx akan terus berkoordinasi dengan PDAM, PLN, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan operasional pusat data tidak mengganggu pasokan air maupun listrik bagi masyarakat apabila proyek nantinya memperoleh persetujuan Amdal.