Dedi Mulyadi Minta AMDAL Data Center AI BDx Transparan ke Publik

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek pusat data kecerdasan buatan (AI) milik BDx di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, tidak dilakukan secara tertutup. 

Kala meninjau pembangunan AI Campus 2 (CGK4) BDx, Senin (28/9/2026), Dedi menegaskan, masyarakat berhak mengetahui siapa saja pihak yang menyusun dan menguji kajian lingkungan proyek bernilai triliunan rupiah tersebut.

Menurutnya, keterbukaan menjadi penting karena muncul berbagai pertanyaan publik terkait dampak operasional pusat data, terutama menyangkut penggunaan air dan potensi kebisingan.

"AMDAL ini barang publik, bukan barang privat," ujarnya.

Dedi secara khusus meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta mengumumkan identitas konsultan, akademisi, dan tim ahli yang terlibat dalam penyusunan maupun penelaahan dokumen AMDAL. Informasi tersebut, kata dia, harus disampaikan secara terbuka melalui kanal resmi pemerintah agar mudah diakses masyarakat.

"Karena ini era keterbukaan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta diperintahkan oleh undang-undang, karena ini PMA, untuk membuat analisis dampak lingkungan. Bapak melalui bupati, akunnya umumkan di media sosial tim ahli yang menganalisis dampak lingkungan dari PT BDx ini," ucapnya.

Menurut Dedi, pola komunikasi AMDAL selama ini masih terlalu bergantung pada dokumen teknis yang sulit dipahami masyarakat umum. Akibatnya, ruang publik kerap dipenuhi spekulasi dan potongan informasi yang tidak utuh.

Sebab itu, ia meminta para konsultan dan ahli yang menyusun kajian tidak hanya menyerahkan laporan, tetapi juga aktif memberikan penjelasan ketika muncul perdebatan di ruang publik.

"Ketika di media sosial muncul mengenai orang kecemasan terhadap BDx, air, kebisingan, konsultannya jawab. Muncul memberikan kajian analisisnya agar publik baca," katanya.

Dedi menilai, keterlibatan langsung para ahli akan membantu masyarakat memahami dasar ilmiah yang digunakan dalam menilai dampak lingkungan proyek.

"Kalau hanya terima dalam bentuk dokumen buku begini, publik enggak baca. Panjang. Nanti suka dikutip sedikit-sedikit," tuturnya.

Selain menyoroti transparansi kajian, Dedi juga mengkritik mekanisme uji publik AMDAL yang selama ini dinilai belum menjangkau masyarakat secara luas. Menurut dia, forum formal yang hanya menghadirkan perwakilan warga tidak lagi cukup untuk menjawab tuntutan keterbukaan informasi.

"Uji publik selama ini kan terlalu normatif. Uji publik itu bentuknya rapat. Publiknya enggak tahu, yang diwakilin saja, tokoh masyarakat," ujarnya.

Dedi mengusulkan, media sosial dapat digunakan menjadi ruang pelengkap dalam proses konsultasi publik. Melalui mekanisme itu, masyarakat dapat melihat langsung argumentasi para ahli sekaligus menyampaikan kritik maupun pertanyaan terhadap hasil kajian.

"Uji publik sekarang, uji aja di media sosial. Ribut-ribut di situ, bertengkar. Tinggal yang berikut lagi kebisingan," katanya.

Dalam peninjauan tersebut, terungkap bahwa dokumen AMDAL proyek AI Campus 2 masih berada dalam tahap penyempurnaan dan belum diterbitkan. 

Kajian awal disusun oleh konsultan dari Jakarta, sementara DLH Kabupaten Purwakarta melibatkan sejumlah pakar pembanding untuk menelaah hasil analisis yang ada.

Dedi meminta, identitas para pakar pembanding tersebut juga dibuka ke publik. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sebagian akademisi yang terlibat berasal dari perguruan tinggi, termasuk Institut Teknologi Bandung (ITB).

Ia menilai, kehadiran pakar pembanding penting untuk memastikan penilaian dampak lingkungan dilakukan secara objektif dan tidak hanya bersandar pada satu perspektif.

"Karena dalam diri kita enggak ada kepentingan apa pun. Apalagi duit segala macam, enggak ada," ucapnya.

Proyek AI Campus 2 (CGK4) BDx merupakan bagian dari pengembangan kawasan pusat data di Jatiluhur dengan nilai investasi sekitar Rp3,5 triliun. Fasilitas tersebut berdiri di atas lahan sekitar 8.000 meter persegi yang menjadi bagian dari area pengembangan seluas 11 hektare.

Dalam rencana jangka panjang, kawasan itu akan menampung enam gedung pusat data dengan kapasitas hingga 640 megawatt (MW). Gedung pertama dirancang memiliki kapasitas teknologi informasi sebesar 120 MW dan dijadwalkan mulai beroperasi pada awal 2027.