AMPI Jabar Apresiasi Ditunjuknya Bahlil Lahadalia Jadi Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional

INILAHKORAN, Bandung - Penunjukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, menjadi Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto disambut baik oleh DPD AMPI Provinsi Jawa Barat.

Ketua DPD AMPI Jabar Ahmad Hidayat menyampaikan apresiasi, karena Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendapatkan amanah menahkodai Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang mana telah resmi dilantik pada Jumat 10 Januari 2025 kemarin.

“Pertama-tama tentu ucapan selamat kepada Pak Ketua Umum, atas penunjukan ini. Ini akan menjadi tugas baru dari Pak Presiden. Semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran atas tugas itu,” kata Ahmad Hidayat, Sabtu 11 Januari 2025.

Anggota DPRD Jawa Barat ini menambahkan, penunjukan terhadap sosok Bahlil merupakan langkah tepat. Pasalnya Ahmad menilai, sosok Bahlil sudah punya pengalaman panjang tentang program hilirisasi tersebut.

“Ia sudah membuktikan saat membantu Pak Jokowi di kabinet sebelumnya. Kinerja kementerian yang ia pimpin sangat maju,” tambah Ahmad.

Politisi muda Partai Golkar ini pun optimistis, jika Bahlil akan mampu menjalankan amanah yang terbilang relatif berat tersebut.

“Dari pengalaman sebelumnya, kami optimis akan kinerja beliau dan kami yakin, beliau mampu menjalankan amanah tersebut,” tegas politisi Dapil Kabupaten Bandung tersebut.

Lebih jauh, Ahmad mendukung penuh program hilirisasi yang menjadi program strategis nasional pemerintahan Prabowo-Gibran. Pasalnya, hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk atau komoditas melalui proses pengolahan lanjutan.

Sementara itu, dalam keterangannya kepada wartawan, Bahlil mengaku mendapat empat arahan dari Presiden Prabowo, yakni mendorong hilirisasi di semua sektor, mulai dari mineral dan batu bara (minerba), minyak dan gas (migas), perikanan hingga pertanian.

Kedua, Prabowo ingin manfaat nilai tambah dalam hilirisasi benar dirasakan di Indonesia. Sebab, selama ini banyak yang mengkritisi nilai tambahnya tidak maksimal dilakukan di Indonesia.

Ketiga, Prabowo mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan di lintas Kementerian. Bahkan, Prabowo meminta agar  Bahlil melaporkan serta memberi sanksi kepada oknum-oknum nakal yang menghambat hilirisasi.

Keempat, Presiden Prabowo menginginkan hilirisasi menjadi hilirisasi yang berkeadilan.***