Ancaman El Nino 2026, BPBD KBB: 14 Kecamatan Berisiko Tinggi Alami Kekeringan

INILAHKORAN.ID – Ancaman fenomena El Nino yang diprediksi bakal memberikan dampak signifikan pada musim kemarau tahun ini tak lagi menjadi sekadar isu iklim, melainkan tantangan nyata yang harus dihadapi Kabupaten Bandung Barat (KBB). 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut musim kemarau 2026 di Jawa Barat bakal datang lebih awal dengan curah hujan jauh di bawah rata-rata.

Menyikap hal itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB mengklaim telah menyiapkan serangkaian langkah antisipasi. Langkah ini diambil mengingat potensi kekeringan yang diperkirakan akan meluas dan berimbas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ketersediaan air bersih hingga ketahanan pangan.
 
"Berdasarkan hasil pemetaan risiko yang telah dilakukan BPBD, kondisi yang dihadapi KBB cukup mengkhawatirkan," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD KBB, Dedi Supriadi, Senin (20/4/2026)

Dari total 16 kecamatan yang ada di wilayah ini, sebut Dedi, sebanyak 14 di antaranya masuk dalam kategori risiko tinggi terkena bencana kekeringan. 

"Hanya dua kecamatan, yaitu Batujajar dan Saguling, yang tercatat memiliki risiko sedang," sebutnya.

Dedi menjelaskan, kondisi ini menjadi peringatan keras dampak El Nino tahun ini tak bisa dianggap remeh. Sebab, jika tidak ditangani dengan tepat, bukan hanya krisis air yang akan terjadi, namun juga kerugian ekonomi yang besar akibat gagal panen.

"Termasuk risiko kebakaran hutan dan lahan yang kian meningkat seiring dengan berkurangnya kadar air di tanah dan vegetasi," jelasnya.
 
Untuk memastikan semua aspek risiko dapat ditangani secara maksimal, Dedi menilai, pendekatan yang diambil tidak bisa bersifat parsial. 

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Mitigasi harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengelolaan sumber daya air, sektor pertanian, hingga kesiapsiagaan menghadapi kebakaran,” ujarnya.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama agar langkah-langkah yang disusun tidak tumpang tindih dan dapat menjangkau seluruh wilayah yang berisiko.
 
Dari aspek pengelolaan sumber daya air, ungkap Dedi, pihaknya bakal mendorong optimalisasi tata kelola di seluruh waduk dan bendungan yang ada. Langkah ini dilakukan untuk memastikan cadangan air dapat dimanfaatkan secara efisien saat musim kemarau mencapai puncaknya. 

Selain itu, skenario distribusi air bersih menggunakan tangki juga telah disusun matang, lengkap dengan pemetaan wilayah prioritas yang berpotensi paling parah mengalami kekeringan. 

“Kita tidak boleh menunggu krisis terjadi baru bergerak. Semua persiapan harus dilakukan sejak dini agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air bersih,” bebernya.
 
Sementara di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian sebagian besar masyarakat KBB, lanjut Dedi, BPBD bakal berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyesuaikan kalender tanam.

"Petani juga akan didorong untuk beralih menggunakan varietas benih yang memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap kondisi minim air," ungkapnya.

Dedi menilai, langkah ini sangat penting untuk meminimalkan risiko gagal panen yang kerap menjadi momok saat musim kemarau panjang melanda. 

“Penyesuaian pola tanam adalah keharusan. Jika tidak dilakukan, kerugian yang ditimbulkan bisa mencapai miliaran rupiah dan akan sangat menyengsarakan petani,” tambahnya.
 
Tidak hanya kekeringan, BPBD juga mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang biasanya melonjak saat kondisi cuaca ekstrem. Untuk itu, koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Perhutani akan diperkuat, termasuk penyiagaan personel dan peralatan di titik-titik rawan. 

"Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya membakar lahan secara sembarangan dan dampak asap yang ditimbulkan juga akan digencarkan," paparnya.
 
Dedi menyebut seluruh upaya ini bakal dijalankan secara terintegrasi, disertai dengan penyebaran informasi peringatan dini kepada masyarakat secara terus-menerus. 

“Kunci utamanya kolaborasi. Mulai dari pemerintah daerah, instansi terkait, hingga masyarakat harus saling bahu-membahu. Hanya dengan begitu, dampak buruk El Nino 2026 dapat kita tekan serendah mungkin,” pungkasnya. ***