Dengan
inflasi'>angka
inflasi 5,96 persen menempatkan
Kota Bogor diposisi
inflasi tertinggi ketiga di tingkat Jawa Barat setelah Kota Tasikmalaya di angka 6,57 persen dan Kota Depok 6,24 persen.
Syarifah melanjutkan, kenaikan ini tentunya menjadi perhatian bersama Forkopimda
Kota Bogor, dinas terkait termasuk BPS
Kota Bogor. Pasalnya, berbagai langkah-langkah kebijakan dan arahan pengendalian
inflasi dari pemerintah pusat sudah dilakukan
Kota Bogor.
"Mulai dari kerja sama dengan daerah lain, operasi pasar murah, sidak ke pasar sampai pemberian BTT berupa voucher BBM kepada ojek online dan sopir angkot imbas dari kenaikan BBM," tuturnya.
"Penyumbang
inflasi terbesar kan karena kenaikan BBM, kami sudah intervensi dengan bantuan voucher BBM dan masyarakat juga semakin banyak yang memilih naik Biskita yang tarifnya nol rupiah (gratis) sebagai alat transportasi," tambah Syarifah.
Syarifah mengakui, dua langkah yang telah dilakukan nyatanya masih belum bisa mengendalikan
inflasi di
Kota Bogor. Mengingat, di perhitungan statistik BPS dua hal ini tidak memberikan pengaruh signifikan. Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan BPS apa saja yang menjadi variabel penting saat menghitung
inflasi.
"Jadi variabel yang paling menentukan akan sama dengan apa yang kita lakukan di dalam kebijakan pengendalian
inflasi. Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) pihaknya akan semakin intensif melakukan antisipasi dengan melakukan sidak ke pasar dan distributor untuk melihat apakah terjadi kenaikan yang jauh lebih dari harga eceran tertingginya atau tidak," bebernya.
Masih kata Syarifah, hal itu sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk mengecek harga di pasar dengan berpatokan pada Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Untuk pasokan di
Kota Bogor tersedia, tidak ada barang langka. Kami berharap
inflasi'>angka
inflasi bisa turun tapi paling tidak kita bisa mempertahankan dan tidak terjadi kenaikan," terangnya.
Syarifah juga mengatakan, kemarin juga dirinya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor)
inflasi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar secara virtual pada Senin (14/11/2022). Rakor ini diikuti seluruh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tak terkecuali, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.