Dedi Mulyadi Gagas Helikopter Medis, Pemprov Jabar Sesuaikan Anggaran 

Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyewa helikopter untuk mendukung layanan kesehatan di wilayah selatan Jabar masih menunggu skema pembiayaan.

Dedi Mulyadi Gagas Helikopter Medis, Pemprov Jabar Sesuaikan Anggaran 
Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyewa helikopter untuk mendukung layanan kesehatan di wilayah selatan Jabar masih menunggu skema pembiayaan./INILAHKORAN-Yuliantono

INILAHKORAN.ID - Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyewa helikopter untuk mendukung layanan kesehatan di wilayah selatan Jabar masih menunggu kepastian skema pembiayaan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar, Herman Suryatman memastikan, prosesnya sedang berjalan dan akan disesuaikan dengan mekanisme anggaran 2026.

Menurut Herman, pembiayaan penyewaan helikopter untuk operasional RSUD Jampang Kulon dan RSUD Pameungpeuk kemungkinan masuk dalam skema pergeseran APBD Murni 2026 atau paling lambat melalui APBD Perubahan 2026.

"Masih berproses. Kemungkinan di pergeseran atau di perubahan," kata Herman dalam layanan pesan, Senin 23 Februari 2026.

Gagasan penyewaan helikopter mencuat setelah Direktur RSUD Jampang Kulon, Lusi Apriani, mengeluhkan sulitnya mempertahankan tenaga medis, terutama dokter spesialis, yang enggan bertugas di wilayah dengan akses jauh dan medan berat.

Fenomena dokter meninggalkan daerah terpencil menjadi problem klasik pemerataan layanan kesehatan di Jawa Barat. Dedi Mulyadi memilih merespons dengan pendekatan mobilitas udara, bukan sekadar insentif administratif.

"Atau perlu saya siapin heli? Ada helipad di situ enggak? Nanti saya mau kontrak sama heli, status kontraknya gubernur aja. Di mana heli itu nanti digunakan untuk dokter kunjungan. Itu termasuk untuk angkut pasien yang harus diangkut ke rumah sakit," ucapnya.

Skema yang disiapkan, Dinas Kesehatan akan menyewa helikopter selama satu tahun dengan sistem on call. Armada tersebut diproyeksikan khusus untuk kebutuhan medis, mengantar dokter spesialis kunjungan sekaligus mengevakuasi pasien rujukan dari wilayah selatan dengan cakupan luas dan akses geografis menantang.

"Dinas Kesehatan nanti sewa heli setahun, on call. Nanti Rumah Sakit Jampang Kulon, Rumah Sakit Pameungpeuk, dilengkapi helipad dan Pemprov akan menyewa heli," ujarnya.

Dedi menepis anggapan bahwa penyewaan helikopter akan menjadi fasilitas pribadi kepala daerah. Ia menegaskan, kebijakan ini murni untuk kepentingan percepatan layanan kesehatan dan menjawab disparitas akses di wilayah selatan Jabar.

"Bukan untuk kepentingan gubernur, keliling naik heli, tapi untuk kepentingan paramedis menggunakan heli sebagai sarana cepat menangani pasien dan agar dokter-dokter spesialis itu mau berkunjung ke sana," tutupnya.***


Editor : JakaPermana