Helikopter Medis Jabar Masuk Tahap Pendalaman, Skema Anggaran Masih Dikaji

INILAHKORAN.ID - Gagasan penyediaan Helikopter Medis melalui skema sewa untuk wilayah selatan Jawa Barat kini memasuki tahap krusial. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menghitung detail teknis dan skema pembiayaan agar rencana tersebut tidak sekadar menjadi wacana, tetapi benar-benar bisa dieksekusi secara terukur dan akuntabel.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman mengungkapkan, pihaknya tengah mendalami pola sewa helikopter yang memungkinkan direalisasikan dalam waktu relatif cepat. Arahan itu, kata dia, baru disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sekitar sepekan lalu.

"Ini kan baru seminggu yang lalu ya Pak Gubernur memberikan arahan dan ini luar biasa. Kami masih mendalami skema sewa helikopter. Setidaknya ada dua skema, bisa di pergeseran dan perubahan. Nanti kami lihat dulu, yang jelas harus akuntabel," kata Herman, Rabu 25 Februari 2026.

Dua opsi yang tengah dihitung adalah melalui pergeseran anggaran berjalan atau dimasukkan dalam perubahan APBD. Pemerintah, menurut Herman, tidak ingin terburu-buru tanpa memastikan dasar hukum dan tata kelola keuangan tetap kuat.

Rencana Helikopter Medis bukan sekadar proyek prestisius. Pemerintah melihat adanya persoalan serius dalam sistem rujukan pasien dari wilayah terpencil menuju rumah sakit rujukan di Kota Bandung. Jarak yang jauh dan kondisi geografis yang ekstrem kerap menjadi faktor risiko bagi pasien dengan kondisi kritis.

"Komitmen Pak Gubernur meningkatkan kualitas kesehatan sangat kuat, sampai muncul gagasan untuk rumah sakit yang jauh, kami bantu fasilitasi helikopter melalui sewa," ucapnya.

Pada tahap awal, prioritas akan diberikan kepada RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi dan RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut. Dua rumah sakit ini berada di wilayah selatan yang dikenal memiliki waktu tempuh panjang menuju Bandung.

"Prioritas untuk RSUD yang jauh dari jangkauan, kalau yang dekat masih memungkinkan untuk menggunakan ambulans. Tapi kalau dari Pameungpeuk harus ke Hasan Sadikin, bisa dibayangkan durasinya," tuturnya.

Sembari mematangkan skema pembiayaan, Pemprov Jabar juga mulai menyiapkan infrastruktur dasar berupa helipad di masing-masing rumah sakit prioritas. Di sisi lain, Dinas Kesehatan Jabar memperkuat koordinasi dengan rumah sakit rujukan utama seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Rumah Sakit Santosa di Bandung.

"Kami bisa siapkan helipad di lokasi masing-masing. Dinkes juga sedang koordinasi dengan RSHS dan RS Santosa," katanya.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berbicara soal moda transportasi udara, tetapi juga membangun ekosistem layanan rujukan yang terintegrasi. Jika terealisasi, Helikopter Medis bisa menjadi terobosan dalam mempercepat penanganan pasien gawat darurat sekaligus memperkecil ketimpangan akses layanan kesehatan antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat. ***